Ada Kasus Sengketa Tanah di Lokasi Kebakaran Kamal Muara, Legislatif PSI Minta Pramono Hati-hati
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyerahkan SK kepada 3.419 CPNS 2024 di lingkungan Pemprov DKI. (foto: dok Pemprov DKI).
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Jakarta, Bun Joi Phiau, menyayangkan kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara, Jakarta Utara (Jakut) pada Jumat (6/6) lalu.
Ia mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan langkah humanis dengan membantu korban-korban kebakaran, yang sekarang harus mengungsi sementara.
"Pemprov DKI Jakarta harus bergerak cepat dalam memberikan bantuan-bantuan kepada para korban yang terdampak oleh kebakaran di Muara Kamal beberapa waktu lalu," tegasnya, Senin (9/6).
"Segala bantuan yang dibutuhkan mulai dari makanan, popok bayi, pakaian, selimut, sampai dengan hunian sementara harus disalurkan. Para warga harus dapat mengungsi di tempat-tempat yang aman nantinya," lanjutnya.
Baca juga:
Menurut Bun, kebakaran itu terjadi karena bangunan-bangunan yang terletak secara berdempetan, sehingga memudahkan api untuk menjalar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya.
"Kejadian ini tidak lepas dari letak bangunan yang berdempetan satu sama lain. Hal itu mempermudah apinya untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya," katanya.
Bun juga menyoroti sengketa tanah yang terjadi di tempat kebakaran. Ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta turut memerhatikan itu ketika menyelesaikan maslah di Kamal Muara.
"Jangan lupa bahwa tanah yang ada di lokasi kebakaran juga bersengketa. Sehingga, tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi dinamika di lapangan. Pemprov DKI Jakarta harus sensitif ketika menangani permasalahan di sana," sambungnya.
Baca juga:
Ia juga memperingatkan agar jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari ketika pemukiman padat penduduk dibangun kembali di atas tempat kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Tentu saja kita harus humanis dalam menangani dan membantu korban-korban kebakaran yang terjadi kemarin itu. Namun, jangan sampai langkah yang kita ambil malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit di kemudian hari," tandasnya. (asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Anggaran Jakarta 'Disunat' Rp 15 Triliun, Pramono Didesak Segera Nego Menteri Purbaya
IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global
Pemprov DKI Telusuri Temuan BRIN soal Kandungan Mikroplastik Berbahaya di Air Hujan Jakarta
Monorel Mangkrak di Rasuna Said Dibongkar Mulai 2026, Pramono Anung: Jakarta Harus Lebih Rapi
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
IKJ Bakal Pindah ke Kota Tua, Pramono Anung: Waktunya Hidupkan Ruang Seni Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Dewan PSI Minta Pramono Perhatikan Nasib Pedagang Taman Puring setelah Kebakaran