Kasus Korupsi

Telan Anggaran Rp18 Miliar, KPK Pastikan Telisik Acara Apel Kebangsaan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Juli 2019
 Telan Anggaran Rp18 Miliar, KPK Pastikan Telisik Acara Apel Kebangsaan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat Apel Kebangsaan beberapa waktu lalu (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelisik dugaan korupsi Apel Kebangsaan yang diduga menggunakan APBD Jawa Tengah hingga Rp18 miliar. Kasus dugaan korupsi itu sebelumnya dilaporkan Advokat Bela Keadilan (Abeka) Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya saat ini masih mempelajari laporan adanya dugaan penyelewengan dana terkait acara Apel Kebangsaan yang digelar sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 tersebut.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan KPK

"Kami belum bisa mengkonf‎irmasi apakah benar ada atau tidak ada laporan tersebut. Karena jika laporan masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat itu masih berada tahap yang sangat awal. Tapi jika ada laporan yang masuk, maka kami akan mempelajari dan melakukan telaah. Apakah ada indikasi korupsi atau tidak," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/7).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (MP/Ponco Sulaksono)

Acara Apel Kebangsaan bertajuk "Kita Merah Putih" yang dihelat di empat lokasi di Kota Semarang, Minggu jelang pemungutan suara Pilpres 2019, memang banyak disorot berbagai pihak. Hal itu lantaran anggarannya yang cukup besar, yakni mencapai Rp18 Miliar, untuk menggelar acara yang berlangsung sekitar enam jam.

Baca Juga: Gubernur Jateng Jagoan PDIP Ganjar Pranowo Kembali Terseret Kasus Korupsi e-KTP

Dengan dana yang sangat besar, acara Apel Kebangsaan itu memang cukup meriah. Digelar pada empat panggung, acara itu menghadirkan sejumlah artis seperti Slank, Letto, Virza Idol, Armada, hingga pedangdut cantik Nella Kharisma.

Apel Kebangsaan dengan tajuk Kita Merah Putih
Apel Kebangsaan dengan tajuk Kita Merah Putih dinilai salahi aturan pemakaian APBD (Foto: antaranews)

Selain artis, acara itu juga menghadirkan sejumlah tokoh maupun pemuka agama. Para tokoh seperti Habib Luthfi, Gus Muwafiq, K.H. Maimoen Zubair, dan Mahfud MD hadir untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Namun dianggap sejumlah pihak hanya untuk "kampanye" Paslon tertentu dalam Pilpres 2019.(Pon)

Baca Juga: Peneliti: Ganjar Pranowo Lebih Besar Kansnya Dibandingkan Puan Maharani di Pilpres 2024

#Ganjar Pranowo #Komisi Pemberantasan Korupsi #Febri Diansyah #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Dedi Mulyadi memastikan siap memecat pejabatnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Indonesia
Dana Rp 234 Triliun Mengendap di Bank, DPR Ingatkan Pemda Segera Realisasikan APBD
Anggota Komisi II DPR menilai percepatan penyerapan anggaran daerah sangat penting untuk menjaga sirkulasi ekonomi lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
Dana Rp 234 Triliun Mengendap di Bank, DPR Ingatkan Pemda Segera Realisasikan APBD
Bagikan