Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menyoroti data di website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI, di mana belanja subsidi baru mencapai 29,79 persen dari target, padahal saat ini sudah memasuki triwulan terakhir tahun 2025.

Baca juga:

Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun

"Masih ada banyaknya dana yang mengendap di bank, yaitu sebesar Rp14,6 triliun, itu dikarenakan Pemprov DKI masih belum melaksanakan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dilakukan," kata William, Kamis (23/10).

William secara khusus menyoroti pentingnya subsidi pangan sebagai bagian dari belanja subsidi yang krusial bagi warga ibu kota. Ia mendesak agar dana ini segera dicairkan untuk menjaga kelangsungan perekonomian di tingkat bawah.

Selain masalah belanja subsidi, William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI. Realisasi belanja modal masih berada di angka 25 persen, jauh dari target tahunan.

Lebih lanjut, realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) hingga Oktober ini hanya mencapai 16,8 persen. Angka yang rendah ini salah satunya disebabkan oleh permintaan tambahan modal oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang baru diajukan saat pembayaran kepada pihak kontraktor sudah jatuh tempo.

"Belanja PMD Jakarta juga masih rendah. Sampai akhir bulan ini, realisasinya masih di angka 16,8 persen" jelas William.

Baca juga:

Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya

William mendesak Pemprov DKI agar segera mempercepat realisasi anggaran yang tersisa. Menurutnya, percepatan ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Jakarta, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.

"Dana-dana yang ditabung hingga saat ini harus segera disalurkan supaya dampaknya terasa oleh semua kalangan masyarakat. Jangan sampai uang-uang itu tetap mengendap dan tidak bisa digunakan oleh warga Jakarta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya," pungkasnya. (asp)

#PSI #Gaji DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta #APBD #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Pengerukan Saluran Jakarta Baru 62,3 Persen, Ini Langkah Pemprov DKI Cegah Banjir 2027
Pemprov DKI Jakarta telah mengeruk 165 titik saluran atau 62,3 persen dari target 1 juta meter kubik untuk mengantisipasi puncak musim hujan Februari 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pengerukan Saluran Jakarta Baru 62,3 Persen, Ini Langkah Pemprov DKI Cegah Banjir 2027
Indonesia
Elang Bondol Jadi Maskot PON Pantai 2026 Jakarta, 1.172 Peserta dari 33 Provinsi Siap Berlaga
Elang bondol terpilih menjadi maskot PON Pantai 2026 di Jakarta pada 21–27 November. Sebanyak 1.172 peserta dari 33 provinsi telah mendaftar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Elang Bondol Jadi Maskot PON Pantai 2026 Jakarta, 1.172 Peserta dari 33 Provinsi Siap Berlaga
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Pemprov DKI menyiapkan Beasiswa Jakarta Unggul mulai 2027. Santri berprestasi dari keluarga kurang mampu berpeluang kuliah ke Mesir dan Arab Saudi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama untuk mengantisipasi risiko banjir pada musim hujan 2026/2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Indonesia
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Sarana Jaya mendapat predikat baik dari BPKP. Kini, hasil tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Bagikan