DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan

Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat inovasi dan menerapkan pola pembiayaan kreatif (creative financing). Langkah ini krusial untuk mengantisipasi dan mengatasi keterbatasan fiskal daerah yang terjadi.

Koordinator Komisi B sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp15 triliun menuntut peran BUMD yang lebih aktif, terutama dalam mendukung program pembangunan di Jakarta.

“BUMD harus bisa berperan lebih aktif mendukung kemajuan masyarakat Jakarta melalui pola creative financing,” ujar Basri saat rapat bersama eksekutif dan jajaran BUMD di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10).

Baca juga:

Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI

Menurut Basri, BUMD lain dapat mencontoh inovasi yang telah dilakukan oleh PAM Jaya dalam menerapkan pola creative financing. Ia menekankan bahwa pembiayaan program tidak boleh selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Basri menambahkan, pemotongan anggaran telah menyebabkan penundaan sejumlah kegiatan fisik, yang pada gilirannya memperlambat perputaran ekonomi. Dampaknya signifikan karena melibatkan banyak tenaga kerja lapangan.

“Ketika kegiatan fisik tertunda, tukang, mandor, arsitek, dan sektor material ikut terhenti. Padahal kita sedang dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Basri.

Dorongan Kerja Sama Swasta dan Inovasi Aset

Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta meminta BUMD agar lebih proaktif menggandeng pihak swasta melalui skema kerja sama business to business (B2B). Hal ini bertujuan agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan bahwa inovasi adalah keharusan bagi BUMD.

Inovasi diperlukan untuk memperkuat daya saing dan kinerja BUMD di berbagai sektor, termasuk keuangan (misalnya Bank DKI), pariwisata (seperti Ancol), kawasan, properti, dan pangan. Nova mencontohkan, Bank DKI harus menyelesaikan persoalan Non-Performing Loan (NPL) sebelum melangkah ke proses Initial Public Offering (IPO).

Baca juga:

Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya

BUMD seperti Ancol dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) juga diminta memanfaatkan asetnya secara optimal agar tidak tertinggal dari kawasan wisata dan industri lain.

Nova menyimpulkan bahwa keterbatasan APBD serta pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) harus dijadikan momentum bagi BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan efisiensi.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada Penyertaan Modal Daerah (PMD). Saatnya berpikir kreatif untuk menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan PAD,” pungkas Nova.