Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/5). Politisi PDI Perjuangan itu akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Pantauan merahputih.com, Ganjar tiba di Gedung KPK sekira pukul 10.10 WIB dengan mengenakan kemeja batik lengan pendek. Namun, Ganjar irit bicara saat akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Politikus Golkar Markus Nari.
"Dimintai keterangan. Nanti saja ya," ucap Ganjar sambil masuk ke dalam Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
BACA JUGA: Gubernur Jateng Jagoan PDIP Ganjar Pranowo Kembali Terseret Kasus Korupsi e-KTP
Nama Ganjar Pranowo telah berulang kali disebut turut terlibat dan kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Ganjar pun kerap dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun ini.
Setidaknya nama anak buah Megawati Soekarnoputri itu tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto ssebagai pihak yang menerima uang sebesar USD 520 ribu.
Mantan Ketua DPR, Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP yang telah mendekam di Lapas Sukamiskin juga menegaskan adanya aliran dana kepada Ganjar dan sejumlah pimpinan Komisi II serta Banggar DPR lainnya yang menjabat saat proyek e-KTP bergulir.
Tak hanya itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin memastikan adanya aliran uang dari proyek e-KTP yang diterima Ganjar. Disebutkan Nazaruddin, Ganjar menerima uang sejumlah USD500 ribu.
Bahkan, Nazaruddin mengaku melihat langsung adanya pemberian uang kepada Ganjar di ruang kerja mantan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, (alm) Mustokoweni.
Meski berulang kali disebut dalam surat dakwaan maupun fakta persidangan, Ganjar bersikukuh membantah terlibat dan turut menikmati aliran dana dari megakorupsi e-KTP.
Dalam perkara ini KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.
Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012.
KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.
Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung dan Markus Nari.
Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda. (Pon)
