Headline

Peneliti: Ganjar Pranowo Lebih Besar Kansnya Dibandingkan Puan Maharani di Pilpres 2024

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 02 Juli 2019
 Peneliti: Ganjar Pranowo Lebih Besar Kansnya Dibandingkan Puan Maharani di Pilpres 2024

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar menilai Ganjar Pranowo lebih berpeluang ketimbang Puan Maharani (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai punya peluang untuk maju dalam Pilpres 2024. Pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama dua periode lewat pemilihan langsung dianggap lebih besar kansnya dibandingkan Menko PMK, Puan Maharani.

"Kansnya (peluang) lebih besar Ganjar dari segi popularitas dan aksestabilitasnya. Tetapi dari sisi kendaraan politik, Puan menang karena yang punya partai ibunya," kata Rully Akbar, peneliti LSI Denny JA di Jakarta, Selasa (2/7).

Lebih lanjut menurut Rully, Ganjar mempunyai pengalaman lebih baik daripada Puan. Terlebih, Gubernur Jateng itu juga mempunyai basis pemilih di Jawa Tengah yang diketahui merupakan kantong suara terbesar untuk PDI Perjuangan.

Dengan keuntungan itu, Ganjar berpotensi menguasai suara di Jawa dan tinggal mencari pemilihnya di luar Pulau Jawa meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dielus menuju Pilpres 2024
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Dery Ridwansah)

Sedangkan Puan, menurut Rully tidak memiliki popularitas dan kapabilitas sekuat Ganjar. Namun Menko PMK itu berpotensi menjadi capres di 2024 karena PDI-P harus mempunyai perwakilan untuk melanjutkan kekuasannya.

Apabila wacana ditariknya Puan menjadi Ketua MPR di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin benar terjadi, Rully berpendapat politisi PDI-P itu harus mampu menunjukkan kapabilitasnya.

"Dia harus all out dan menunjukkan performance dan kapabilitasnya supaya orang punya keyakinan yang sama seperti orang memilih Ganjar. Ganjar punya bukti di Jateng. Puan sebagai menteri tinggal dipahami sendiri, " tutur dia.

BACA JUGA: Anies Berharap ETLE Ubah Perilaku Pengendara Lebih Tertib

Kecewa Ada SK Domisili Palsu, Warga Solo Gelar Aksi Tunggal Tolak PPDB Online

Sebagaimana dilansir Antara, sebelumnya LSI Denny JA merilis 15 nama yang masuk dalam radarnya sebagai calon presiden (capres) potensial maju pada Pilpres 2024.

Selain Ganjar dan Puan, nama-nama yang masuk dalam radar antara lain Prabowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hertarto, Muhaimin Iskandar, Sri Mulyani, Budi Gunawan, Tito Karnavian, dan Gatot Nurmantyo.(*)

#Ganjar Pranowo #Puan Maharani #PDI Perjuangan #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bagikan