Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Penindakan Korwil 4 turut membantu Polda Kalbar dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan Masjid Agung Melawi sumber dana APBD Kabupaten Melawi tahun anggaran 2012-2015 dan tahun anggaran 2017. Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK ini sudah dilakukan sejak Selasa (23/7) sampai Jumat (26/7) besok.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, koordinasi selama sepekan tersebut melibatkan penyidik Polda Kalbar, Jaksa peneliti Kejati Kalbar, auditor dari BPK , dan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) dan di-backup personil Polres Melawi.
Baca Juga: KPK Kembangkan Kasus Meikarta, Bakal Ada Tersangka Baru?
"Proyek ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp16 miliar. Dalam kegiatan hari ini (25/6) cek fisik bangunan Masjid Agung Melawi fokus pada pengecekan struktur tanah menggunakan alat berat," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (25/7).
Dalam beberapa hari sebelumnya, lanjut Febri, serangkaian kegiatan juga telah dilakukan, diantaranya: pemeriksaan pada beberapa titik fisik bangunan masjid dan volume pemadatan penimbunan lokasi. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.
"Diduga proyek Pembangunan ini merugikan negara setidaknya Rp 5 miliar, apalagi sampai dengan saat ini Masjid Agung Melawi belum selesai pembangunannya," ujar Febri.
Menurut Febri, dari hasil pengecekan fisik sementara perlu adanya perbaikan-perbaikan maupun penambahan pada konstruksi bangunan apabila masjid agung melawi akan dilanjutkan pembangunannya dan digunakan untuk ibadah.
"Karena kondisi saat ini diperkirakan beresiko membahayakan umat muslim yg beribadah di sana jika pembangunan dipaksakan tetap dilanjutkan," kata dia.
Pelaksanaan kegiatan cek lokasi dan dukungan lain yang diberikan KPK merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi trigger mechanisme melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan.
Baca Juga: Putusan SFO Inggris Tak Pengaruhi KPK Usut Kasus Suap Garuda
"Kegiatan selama 1 minggu ini adalah tindak laniut dari pertemuan yang kami selenggarakan di Gedung KPK 19 Juni 2019 lalu," imbuh Febri.
Febri menambahkan, KPK berharap semakin intensnya kerjasama antara KPK, Polri dan Kejaksaan serta BPK dapat berkontribusi memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para pejabat daerah dan pihak lain yang terkait di lokasi bersikap koperatif dengan proses hukum ini dan turut memberikan dulungan pada tim Polda Kalbar yang sedang menjalankan tugasnya.(Pon)
Baca Juga: Telan Anggaran Rp18 Miliar, KPK Pastikan Telisik Acara Apel Kebangsaan
