Tanggapan Pimpinan DPR Didesak BEM SI Buka Draf RKUHP


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri
MerahPutih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Selasa (28/6) siang WIB. Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah membuka draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan persoalan tersebut kepada Komisi III DPR.
Baca Juga
"Soal dibuka atau tidak, nanti koordinasi dengan komisi teknis terkait yakni Komisi III," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Menurut Ketua Harian Partai Gerindra ini, draf RKUHP sebenarnya sudah sempat dibuka ke publik saat pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III.
"Tempo hari kan ini sudah, sudah pernah dibahas sampai dengan kemudian pengambilan keputusan tingkat satu. Saya pikir di waktu lalu ini draf-drafnya sudah dibuka," ujar Dasco.
Baca Juga
Wamenkumham Jelaskan Alasan belum Serahkan Draf RKUHP ke DPR
Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang menunggu surat dari DPR terkait hasil sosialisasi RKUHP ke masyarakat. Dasco mengungkapkan alasan pihaknya belum menyurati pemerintah terkait hal tersebut.
"Kami belum menyurati karena masih menunggu hasil sosialisasi RUU yang waktu itu ditugaskan kepada pemerintah, sehingga progresnya menurut kami belum ada kemajuan apa pun," kata Dasco.
Karena itu, Dasco mengaku heran mengapa terjadi banyak penolakan di masyarakat soal RKUHP. Padahal, kata anak buah Prabowo Subianto ini, DPR belum memberikan hasil sosialisasi ke pemerintah.
"Sehingga kita juga bingung ketika kemudian terjadi dinamika demikian tinggi di masyarakat dengan RKUHPnya," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang

DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
