Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Gerindra, Purwanto. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Gerindra, Purwanto mengatakan dirinya memiliki cara untuk menampung keluhan atau saran warga Jakarta dengan membangun Rumah Aspirasi.

Purwanto yang memperoleh suara tertinggi di Jakarta ini juga berharap semua anggota dewan dari Gerindra memiliki rumah aspirasi sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluh kesannya di tempat ini.

Baca Juga

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Usai Dilantik, Tina Toon Janji Tuntaskan Persoalan Wagub DKI

"Cukup bisa menyampaikan aspirasinya di rumah aspirasi masing-masing anggota DPRD di wilayah masing-masing. Betul. Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9 malam," kata Purwanto usai dilantik menjadi wakil rakyat DKI.

Purwanto mengaku, sejak masuk sebagai politisi Gerindra ia bercita-cita masuk ke Komisi E DPRD DKI yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, dengan berada di Komisi E dirinya bisa bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan krusial yang ada di Ibu Kota.

Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: MP/Asropih

"Kesehatan, pendidikan Pemuda dan Olahraga, pariwisata dan budaya jadi memang bersinggungan persoalan ibukota ada disitu," tutur dia.

Disamping itu juga, kata Purwanto, serapan anggaran di Komisi E masih rendah yang bisa diartikan bahwa berbagai persoalan masyarakat belum terakomodir dengan baik oleh Komisi E.

Baca Juga

Anies dan Ahok Saling Lempar Senyum di Pelantikan DPRD DKI Baru

Duet PDIP dan Gerindra Sementara Pimpin DPRD DKI Baru

"Pada saat melihat perkembangan dari perjalanan periode sebelumnya saya melihat banyak aspirasi masyarakat di Jakarta Selatan khususnya di Dapil 8 tidak terakomodir dengan baik," ungkapnya.

Persoalan yang masih dirasakan warga DKI saat ini menurutnya ada dua hal. Pertama masyarakat bingung menginformasikan aspirasinya kepada siapa dan kedua tidak tahu harus menghubungi siapa. Untuk itu, sejak menjadi calon legislatif (caleg) telah menyiapkan solusi untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Contohnya mendirikan Rumah Aspirasi.

"Sehingga semakin banyaknya aspirasi yang masuk diharapkan akan terendorse otomatis serapan program di SKPD dan harapan saya ini bisa mengoptimalisasi kinerja fraksi Gerindra ke depan," tutup dia

Sebelumnya, sebanyak 106 anggota DPRD DKI yang resmi dikukuhkan melalui Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta. Salah satunya kader Partai Gerindra, Purwanto.

Baca Juga

Mereka yang Dapat Pin Emas di Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Tanpa Istri, Ahok Hadiri Pelantikan Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024

Seluruh anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih diambil sumpah jabatan dengan empat agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan dan Budha. Pengucapan sumpah janji pun dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syahrial Sidik. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan