Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Surya Paloh Tak Paksa Anies Jadi Kader NasDem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Oktober 2022
Surya Paloh Tak Paksa Anies Jadi Kader NasDem

Deklarasi capres Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Senin (3/10).

Surya Paloh menyatakan dirinya tidak memaksa Anies Baswedan untuk bergabung menjadi kader usai diusung sebagai capres.

Surya Paloh menyerahkan keputusan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta itu apakah mau menjadi kader Partai NasDem atau tidak.

Baca Juga:

NasDem Usung Anies Capres 2024, PKS Sebut Nasib Koalisi di Majelis Syuro

"Kemudian, Bung Anies apakah masuk NasDem atau tidak, ada yang tanya ini. Terserah Bung Anies saja," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Di sisi lain, Surya Paloh juga tidak melarang Anies jika nantinya ingin menjadi kader NasDem. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada paksaan agar Anies menjadi kader NasDem.

"Masa kita bilang jangan masuk NasDem, atau kita bilang sebaliknya harus masuk NasDem. Dua-dua enggak ada, itu yang menentukan Bung Anies saja," ungkap Surya Paloh.

Baca Juga:

PKS Sambut Baik NasDem Usung Anies Capres 2024

Menurut Surya Paloh, NasDem lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, NasDem tak mempersoalkan mengusung Anies sebagai capres, meski Anies bukan kader partai.

"Saya katakan tadi kepada kawan-kawan, kepetingan bangsa di atas kepentingan partai. Saya konsisten saja di sini. Tapi kalau Bung Anies mau masuk, ngapain kita larang?" ujar Surya Paloh. (Pon)

Baca Juga:

Diusung NasDem di Pilpres 2024, Anies Nyatakan Siap Jalan Bersama

#NasDem #Anies Baswedan #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Batal Dibawa ke Gorontalo, Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Setelah Jumatan
Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024 sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, setelah salat Jumat. Rencana pemakaman di Gorontalo dibatalkan.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Batal Dibawa ke Gorontalo, Rachmat Gobel Dimakamkan di TMP Kalibata Setelah Jumatan
Indonesia
Eks Mendag Rachmat Gobel Tutup Usia, Disemayamkan di Jaksel Pemakaman di Gorontalo
Anggota DPR RI sekaligus mantan Menteri Perdagangan periode 2014–2015, Rachmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB di Jakarta. Jenazah disemayamkan di Jalan Supomo, Jakarta Selatan, dan akan dimakamkan di Gorontalo.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Eks Mendag Rachmat Gobel Tutup Usia, Disemayamkan di Jaksel Pemakaman di Gorontalo
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan