Survei SMRC: Pemilih Jokowi Lebih Memilih Prabowo Ketimbang Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 04 Juni 2022
Survei SMRC: Pemilih Jokowi Lebih Memilih Prabowo Ketimbang Ganjar

Foto kolase - Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. ANTARA/Arsip foto/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih dua tahun lagi. Namun, persaingan antar bakal calon presiden mulai memanas.

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa pemilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019 cenderung lebih memilih Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo.

Baca Juga

KPU Bersiap Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

Bahkan dukungan dari pemilih Jokowi untuk Prabowo mengalami kenaikan, sedangkan untuk Ganjar menurun.

“Jadi trennya, Ganjar selalu unggul. Kedua Prabowo, sementara Anies cenderung statis. Sekarang 'peperangan' terjadi antara Prabowo dengan Ganjar. Antara Desember-Maret, Prabowo naik 4 persen dan Ganjar turun 4 persen," ucap Pendiri SMRC Saiful Mujani dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (4/6).

Menurut dia, Prabowo dan Ganjar memang kerap berada di posisi teratas dalam berbagai jajak pendapat lembaga survei terkait Pilpres 2024. Namun belakangan, SMRC mencatat pemilih Jokowi-Ma'ruf banyak yang memutuskan beralih mendukung Menhan Prabowo di Pilpres 2024.

Saiful menjelaskan dalam survei-survei yang dilakukan SMRC selama setahun terakhir, masyarakat yang memilih Jokowi di Pilpres 2019, trennya cenderung memilih Ganjar, meskipun banyak juga yang bergeser ke Prabowo dan Anies Baswedan.

Pada medio Mei 2021 hingga Maret 2022 yaitu selama empat kali survei, Ganjar merebut suara paling banyak dari pemilih Jokowi. Pergerakannya dari 32,8 persen pada Mei 2021, sempat melonjak 40,6 persen pada Desember 2021, dan terakhir turun jadi 36,9 persen pada Maret 2022.

"Sementara, Prabowo meraih 24,6 persen pada Mei 2021, turun 22,4 pada Desember 2021, dan naik lagi menjadi 26,3 persen pada Maret 2022. Dan, Anies Baswedan sendiri meraih 23,8 pada Mei 2021, dan 20,8 persen pada Maret 2022." jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa peta dukungan pemilih Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 penting bagi siapa pun yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024. Saiful menilai perilaku pemilih Jokowi-Ma'ruf tidak bisa hanya didasarkan keputusan partai.

Baca Juga

Anies Baswedan Disarankan Gabung Parpol demi Pilpres 2024

Aspek-aspek dari partai politik lain, kata dia, juga perlu dihitung mengingat jumlah suara PDI Perjuangan hanya sekitar 20 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf memperoleh 55 persen suara pada Pemilu 2019.

"Kekuatan PDIP kan sekitar 20 persen lebih dari total pemilih nasional. Untuk meraih 50 persen plus, butuh dukungan partai lain. Dan pemilih Jokowi di 2019 kan bukan hanya dari PDIP. Ada dari Nasdem, Golkar, dan lain-lain," kata dia.

Menurut dia, soal pemilih Jokowi yang cenderung memilih Ganjar, itu sebagai sesuatu yang wajar. Walaupun, kata dia, Ganjar belum dikenal luas.

"Tapi basis Ganjar ini sama dengan Jokowi. Keduanya kuat di Jawa Tengah. Ganjar sekarang Gubernur Jawa Tengah,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, Prabowo yang mendapatkan limpahan suara lebih banyak dari Anies karena hubungan kedua tokoh dengan Jokowi.

“Meskipun tadinya lawan pada Pilpres (2019), Prabowo belakangan bergabung di kabinet Jokowi," ucapnya.

Anies, menurut dia, yang sebelumnya berada di kubu Jokowi, sempat diberhentikan oleh Jokowi dari posisi menteri, kemudian belakangan berlawanan dengan Jokowi.

"Maju jadi gubernur didukung partai-partai yang bukan pendukung Jokowi. Jadi publik menilai hubungan Jokowi dengan Anies tidak baik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

#Presiden Jokowi #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan