Survei SMRC: Pemilih Jokowi Lebih Memilih Prabowo Ketimbang Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 04 Juni 2022
Survei SMRC: Pemilih Jokowi Lebih Memilih Prabowo Ketimbang Ganjar

Foto kolase - Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. ANTARA/Arsip foto/aa.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih dua tahun lagi. Namun, persaingan antar bakal calon presiden mulai memanas.

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa pemilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019 cenderung lebih memilih Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo.

Baca Juga

KPU Bersiap Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

Bahkan dukungan dari pemilih Jokowi untuk Prabowo mengalami kenaikan, sedangkan untuk Ganjar menurun.

“Jadi trennya, Ganjar selalu unggul. Kedua Prabowo, sementara Anies cenderung statis. Sekarang 'peperangan' terjadi antara Prabowo dengan Ganjar. Antara Desember-Maret, Prabowo naik 4 persen dan Ganjar turun 4 persen," ucap Pendiri SMRC Saiful Mujani dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (4/6).

Menurut dia, Prabowo dan Ganjar memang kerap berada di posisi teratas dalam berbagai jajak pendapat lembaga survei terkait Pilpres 2024. Namun belakangan, SMRC mencatat pemilih Jokowi-Ma'ruf banyak yang memutuskan beralih mendukung Menhan Prabowo di Pilpres 2024.

Saiful menjelaskan dalam survei-survei yang dilakukan SMRC selama setahun terakhir, masyarakat yang memilih Jokowi di Pilpres 2019, trennya cenderung memilih Ganjar, meskipun banyak juga yang bergeser ke Prabowo dan Anies Baswedan.

Pada medio Mei 2021 hingga Maret 2022 yaitu selama empat kali survei, Ganjar merebut suara paling banyak dari pemilih Jokowi. Pergerakannya dari 32,8 persen pada Mei 2021, sempat melonjak 40,6 persen pada Desember 2021, dan terakhir turun jadi 36,9 persen pada Maret 2022.

"Sementara, Prabowo meraih 24,6 persen pada Mei 2021, turun 22,4 pada Desember 2021, dan naik lagi menjadi 26,3 persen pada Maret 2022. Dan, Anies Baswedan sendiri meraih 23,8 pada Mei 2021, dan 20,8 persen pada Maret 2022." jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa peta dukungan pemilih Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 penting bagi siapa pun yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024. Saiful menilai perilaku pemilih Jokowi-Ma'ruf tidak bisa hanya didasarkan keputusan partai.

Baca Juga

Anies Baswedan Disarankan Gabung Parpol demi Pilpres 2024

Aspek-aspek dari partai politik lain, kata dia, juga perlu dihitung mengingat jumlah suara PDI Perjuangan hanya sekitar 20 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf memperoleh 55 persen suara pada Pemilu 2019.

"Kekuatan PDIP kan sekitar 20 persen lebih dari total pemilih nasional. Untuk meraih 50 persen plus, butuh dukungan partai lain. Dan pemilih Jokowi di 2019 kan bukan hanya dari PDIP. Ada dari Nasdem, Golkar, dan lain-lain," kata dia.

Menurut dia, soal pemilih Jokowi yang cenderung memilih Ganjar, itu sebagai sesuatu yang wajar. Walaupun, kata dia, Ganjar belum dikenal luas.

"Tapi basis Ganjar ini sama dengan Jokowi. Keduanya kuat di Jawa Tengah. Ganjar sekarang Gubernur Jawa Tengah,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, Prabowo yang mendapatkan limpahan suara lebih banyak dari Anies karena hubungan kedua tokoh dengan Jokowi.

“Meskipun tadinya lawan pada Pilpres (2019), Prabowo belakangan bergabung di kabinet Jokowi," ucapnya.

Anies, menurut dia, yang sebelumnya berada di kubu Jokowi, sempat diberhentikan oleh Jokowi dari posisi menteri, kemudian belakangan berlawanan dengan Jokowi.

"Maju jadi gubernur didukung partai-partai yang bukan pendukung Jokowi. Jadi publik menilai hubungan Jokowi dengan Anies tidak baik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

#Presiden Jokowi #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Bagikan