Anies Baswedan Disarankan Gabung Parpol demi Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 Mei 2022
Anies Baswedan Disarankan Gabung Parpol demi Pilpres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat perayaan HUT Kota Jakarta Ke-495 di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Selasa (24/5). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyarankan agar Gubernur Anies Baswedan bergabung ke partai politik. Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono ini memandang persaingan Pilpres 2024 makin ketat meski elektabilitas Anies tinggi.

Mujiyono menyampaikan jalan Anies menuju perhelatan Pilpres 2024 akan semakin mudah jika menjadi kader parpol. Ia lantas membandingkan Anies dengan AHY yang mempunyai kendaraan politik.

Baca Juga

Status PPKM Jakarta Turun ke Level 1, Anies: Ini Babak Baru Menuju Normal

“Makanya saran saya segeralah jadi kader partai politik, untuk menjaga elektabilitas supaya bisa bergerak di situ. Jadi ibaratnya nyetir mobil Anies mobil sewaan, sementara Ketum meski langkahnya belum secepat Anies tapi mobil sendiri,” ujar Mujiyono di Jakarta, Selasa (24/5).

Ketua Komisi A DPRD DKI ini mengakui sejumlah lembaga survei menempatkan nama Anies dalam bursa Capres 2024. Tetapi, dia menilai berakhirnya masa jabatan Anies pada 16 Oktober mendatang bisa menggerus elektabilitas mantan rektor Paramadina tersebut.

“Bagaimana Anies langkah ke depan, terus memposisikan diri, terus bergerak jangan kendor. Karena dua tahun ini bisa bikin elektabilitas turun,” katanya.

Baca Juga

Anies Lepas Ekspor Perdana 19 Ton Beras ke Arab Saudi

Mujiyono kembali membandingkan Anies dengan AHY. Kini, kata Mujiyono, AHY terus bergerak ke setiap penjuru tanah air bersama Partai Demokrat.

“Sementara Ketum meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada jadi masih bisa. Kalau Anies mau ke daerah gimana. Nah kalau AHY ke daerah jelas di sana ada kepengurusan, infrastruktur, jadi seorang Ketum kan berhak datang ke wilayah-wilayah,” tegasnya.

Diakuinya, tak sedikit kader Partai Demokrat di Jakarta dan konstituen menyuarakan untuk menduetkan Anies dengan AHY sebagai Capres dan Cawapres 2024 nanti.

“Karena kami punya sarana. Mungkin bisa untuk sekarang startingnya Anies-AHY karena Anies elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi kalau nanti pak Anies sudah tidak jadi gubernur kan bisa turun,” tandasnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Jelaskan Alasan Gunakan Istilah Hajatan dalam HUT Jakarta Ke-495

#Partai Demokrat #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan