Andika Pratama
MerahPutih.com - Rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berlangsung panas.
Hal itu akibat ketidakhadiran Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Baca Juga
DPR Bakal Bentuk Pansus Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Mulanya, anggota Komisi III DPR Habiburokhman memberikan interupsi mempertanyakan ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat tersebut. Padahal, Sri Mulyani termasuk anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Interupsi pimpinan Ketua Komite Pak Mahfud, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani, ingin konfirmasi dahulu," ujar Habiburrokhman.
Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan Sri Mulyani tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan kenegaraan di Bali.
Ia pun meminta anggota Komisi III DPR memanfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan klarifikasi Mahfud soal transaksi janggal Rp 349 triliun.
"Di kesempatan lain nanti akan kita undang tapi hari ini dalam forum ini kita semua pengin informasi isu Rp 349 triliun ini akan lebih dalam untuk kita sikapi, agar publik tidak bertanya-tanya," ujarnya.
Baca Juga
Politisi Demokrat Tantang Mahfud MD Buka Seluruh Data Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Habiburokhman kembali menjawab Sahroni. Rapat kali ini, kata dia, untuk mencari kejelasan lantaran persoalan ini menyangkut keterangan tiga pihak yakni Mahfud MD, Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
"Karena ini pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini ada kegiatan lain Kegiatan apa gitu loh," kata Habiburrokhman.
"Pak Habib kita paham kita pingin Bu Sri Mulyani hadir tapi nyatanya enggak bisa hadir. Tapi Pak Mahfud di sini ada sebelum kita akan mulai dengan Pak Ketua Komite kita persilakan," jawab Sahroni.
Habiburrokhman pun mengingatkan DPR sudah mengirimkan surat undangan kepada Sri Mulyani sehingga harus ada alasan yang jelas jika tidak hadir.
"Kalau ada agenda lain, agendanya apa tapi mohon, tolong dikonfirmasi juga apa ke sidang, apakah sidang ini bisa dilanjutkan dengan ketidakhadiran Ibu Sri Mulyani, kami ingin konfirmasi," kata dia.
Sahroni pun menjelaskan bahwa Sri Mulyani merupakan anggota Komite Nasional TPPU yang ketuanya adalah Mahfud MD. Ia kembali menegaskan bahwa Sri Mulyani sudah memiliki kegiatan lain di Bali.
Senada dengan Habiburokhman, anggota Komisi III DPR Mulfachri Harahap juga ingin memastikan alasan ketidakhadiran Sri Mulyani. Menurut Mulfachri, rapat kali ini akan mubazir jika nantinya ada rapat lagi dengan menghadirkan Sri Mulyani.
"Karena saya sepakat dengan yang disampaikan pimpinan bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait spekulasi yang berkembang terkait kasus ini. Kalau gelar rapat lagi, saya kira itu hal yang mubazir," ujar Mulfachri. (Pon)
Baca Juga
Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Besok: Ngabuburit Cecar Rp 349 Triliun
