DPR Bakal Bentuk Pansus Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Zulfikar Sy - Rabu, 29 Maret 2023
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
MerahPutih.com - Komisi III DPR RI akan menggunakan hak membentuk panitia khusus (pansus) terkait transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pansus akan dibentuk jika penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tidak menemukan titik terang atas transaksi mencurigakan tersebut.
"Kita sikapi nanti, makanya hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu maka kita mau gunakan haknya kita untuk pansus," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Baca Juga:
Legislator Golkar Dorong Transformasi Pengawasan Internal Kemenkeu
Sahroni berharap rapat dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK sore hari ini agar terbuka semua soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut.
"Mungkin beliau nanti akan membuka semua karena perintah Presiden kan untuk membuka semua," ujarnya.
Mahfud tiba di Gedung Nusantara II DPR RI pada pukul 14.47 WIB untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.
Baca Juga:
DPR Minta Sri Mulyani Lakukan Transformasi Digital di Kemenkeu
Rapat juga digelar bersama dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Saat tiba di parlemen, Mahfud tidak bersedia memberi keterangan.
Ia langsung bergegas menuju ruang rapat didampingi anggota Komisi III Arsul Sani. Rapat Mahfud dengan Komisi III DPR ini sebelumnya sudah dua kali mengalami penundaan. (Pon)
Baca Juga:
Kemenkeu Pastikan Tidak Ada Pembatasan Bawaan Baju Bekas di Bandara Soetta
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
KPK Segel Ruang Kantor di Kemenkes, Cari Bukti Dugaan Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur
