Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencetak defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.
Realisasi defisit itu melebar dari target awal, yakni 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, menarik pembiayaan utang senilai Rp 736,3 triliun sepanjang tahun 2025, atau 94,9 persen dari target APBN 2025.
“Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
Baca juga:
Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.
Kemenkeu menyatakan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko.
Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp 7,7 triliun atau minus 4,9 persen dari target APBN.
Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp 744 triliun atau 120,7 persen dari target Rp 616,2 triliun.
"Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas," katanya.
Thomas menambahkan pemerintah juga mengambil langkah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada perbankan sebagai strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
Total injeksi dana pemerintah pada tahun lalu mencapai Rp 276 triliun, yang dikeluarkan sebesar Rp 200 triliun pada 12 September dan Rp 76 triliun pada 12 November
