Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat MRCA Rafale, pesawat Falcon 8X, pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, dan Missile Meteor kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Pesawat yang diserahkan ini terdiri atas enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat Dassault Falcon 8X, dan satu pesawat Airbus A400M Atlas MRT.
Inisiasi pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale, Dassault Falcon 8X, dan Airbus A400M Atlas MRTT tersebut telah dilakukan di era Presiden Joko Widodo yang kontraknya disepakati dan dianggarkan pada saat Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Kontrak pengadaan pesawat Dassault Rafale total 42 unit ini ditandatangani pada Februari 2022. Gelombang pertama pesawat ini mulai berdatangan di awal tahun 2026.
Baca juga:
Kenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, seluruh program kerja pemerintah mulai dari pengadaan alutsista hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diperhitungkan secara cermat agar tidak mengganggu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada batas defisit di bawah tiga persen.
"Dengan ini sudah kita hitung anggarannya, di bawah 3 persen defisitnya, di bawah 3 persen dari PDB," kata Purbaya usai menghadiri acara penyerahan sejumlah alutsista udara oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (18/5).
Purbaya menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan yang sebenarnya telah dianggarkan di era pemerintah Presiden Joko Widodo ini.
"Jadi semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain, tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM," kata Purbaya.
Menkeu menegaskan, manajemen anggaran yang akurat ini menjamin seluruh agenda strategis nasional berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan alokasi pendanaan satu sama lain. (*)
