Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen

Dari Busana Muslim hingga Tas, Produk Fesyen Populer di Online Shop

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan menunjuk empat perusahaan marketplace (lokapasar) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang (seller) melalui platform digital. Empat lokapasar yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan, pedagang kecil tidak akan dikenakan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas transaksi di "marketplace" atau lokapasar.

Pedagang kecil, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace,

kata Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Namun, agar memperoleh pengecualian tersebut, pedagang harus menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.

Baca juga:

Harga Emas Antam Selasa 30 Juni 2026 Turun Lagi, Cek Rincian Pajak PPh 22

Ini menjadi sinyal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,

ujar Bimo.

Ia menjelaskan, PPh Pasal 22 yang dipungut lokapasar bukan merupakan pajak baru melainkan pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final apabila penghasilan pedagang dikenai skema PPh final.

Artinya ini menjadi bagian dari pelunasan PPh Final apabila penghasilan pedagang tersebut dikenai PPh Final. Jadi ini bisa dikatakan memudahkan ketika nanti di akhir diperhitungkan kembali sudah ada bagian yang dipungut. Jadi tidak perlu lagi dibayar, bagian yang sudah dipungut tadi menjadi kredit pajak,

ujarnya.

Adapun kebijakan pemungutan pajak melalui lokapasar mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Dalam mekanisme tersebut, lokapasar memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Prosesnya dimulai saat konsumen melakukan pembayaran melalui lokapasar. Selanjutnya, lokapasar memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, pungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun. Perubahan mekanisme pemungutan ini bertujuan menciptakan kesetaraan (level playing field) antara pelaku usaha yang berjualan secara daring maupun luring, sekaligus mempermudah pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,

kata Bimo.

Kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pungutan PPh Pasal 22 dikecualikan bagi pedagang yang memiliki omzet atau peredaran bruto hingga Rp 500 juta per tahun. Pajak lokapasar baru akan dikenakan kepada pedagang dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun.

#Pajak #UMKM #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Promosikan Produk UMKM, Finalis Kartini BISA Gelar Bazar Karya
Finalis program Kartini BISA (Kartini Bikin Usaha) melakukan transaksi digital saat menjual produk usahanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 14 November 2026
Promosikan Produk UMKM, Finalis Kartini BISA Gelar Bazar Karya
Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Bank Jakarta memperkuat tata kelola perusahaan dan memperluas akses layanan UMKM. Dirut Agus H Widodo juga mengungkap jumlah nasabah mencapai 4 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Indonesia
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Dampak penyaluran kredit program tidak hanya terlihat dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Berita Foto
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Head of Product, Portfolio and Partnership Bank Saqu, Martina Setiadinata memberikan pemaparan di Jakarta, Rabu (20/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Bagikan