Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan

Nilai tukar rupiah hari ini terus anjlok tembus di atas Rp 18.900 per dolar AS. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan konferensi pers terkait APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp 386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

Ia mengatakan pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal.

Pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non utang sebesar Rp 6,5 triliun, minus 4,4 persen dari target Rp 143,1 triliun.

Baca juga:

Rupiah Tembus Rp 18.000, Menkeu Purbaya Jamin Utang Luar Negeri Masih Bisa Dibayar

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp3 79,4 triliun. Nilai ini setara 55,1 persen terhadap target APBN Rp 689,2 triliun.

"Karena keseimbangan primer Rp 58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp 379,4 triliun,” ujar Purbaya.

Keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp 58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp 1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp 3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp 123,8 triliun.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp 226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

#Kemenkeu #Utang #Utang Negara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Mineral kritis yang menjadi komoditas kunci dalam transisi energi harus membawa timbal balik yang bermanfaat bagi negara berkembang pemiliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Bagikan