Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatra yang disebut mencapai Rp 60 triliun, tetapi belum terserap sepenuhnya hingga pertengahan 2026.


Politikus PDI Perjuangan itu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berjalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.


“Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp 60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana malah tak terserap. Sementara itu, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp 8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” ujar Alex dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5).


Menurut Alex, tambahan anggaran untuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sangat penting karena akan digunakan untuk program reforestasi atau penanaman kembali kawasan hutan yang rusak dan menjadi salah satu pemicu banjir di Sumatra.

Baca juga:

Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD

Ia mengingatkanpersoalan kerusakan hutan merupakan bagian hulu dari bencana banjir yang perlu segera ditangani secara serius dan berkelanjutan. “Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya kegiatan ini sangat urgen,” katanya.


Alex menambahkan pemulihan hutan bukan pekerjaan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga kawasan tersebut dapat kembali berfungsi seperti semula.


Selain itu, ia juga meminta kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana di Sumatra meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran negara.



Semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi.

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman




DPR sebelumnya telah menyetujui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang diajukan Satgas PRR. Program tersebut mencakup 11.512 kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 100,1 triliun selama tiga tahun.


Rinciannya, kebutuhan anggaran penanganan bencana pada 2026 sebesar Rp 38,9 triliun, pada 2027 sebesar Rp 32,9 triliun, dan 2028 sebesar Rp 28,2 triliun.


Alex juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang disebut telah menginstruksikan para direktur jenderal untuk proaktif menuntaskan administrasi perencanaan penanganan bencana yang diajukan kementerian dan lembaga.


Menurut dia, seluruh elemen pemerintah perlu bergerak dalam satu koordinasi agar penanganan bencana berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan di lapangan.(Pon)

Baca juga:

Dasco Sebut Induk Anggaran Rp 100 Triliun untuk Rekonstruksi Bencana Sumatra Sesuai Rencana







#Kemenkeu #Purbaya Yudhi Sadewa #DPR RI #Banjir Sumatra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan