Spekulasi Harun Masiku Dibunuh, Masinton: Kita Mana Tahu, Orangnya Ngilang

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Spekulasi Harun Masiku Dibunuh, Masinton: Kita Mana Tahu, Orangnya Ngilang

Politisi PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku tidak mengetahui keberadaan Caleg PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Siapa yang tahu? Iya kan. Kita mana tahu, orangnya gak ada. Ngilang," kata Masinton di sela-sela Rapat Kerja Komisi III dengan Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (25/2).

Baca Juga:

Caleg PDIP Harun Masiku Sudah Kabur ke Luar Negeri Sebelum OTT KPU, Kok Bisa?

Sebelumnya anggota Komisi III DPR Benny K Harman melontarkan spekulasi bahwa Harun Masiku bisa saja telah ditembak mati. Masinton menilai wajar pernyataan politikus Partai Demokrat itu.

Harun Masiku hilang begini pembelaan Masinton Pasaribu
Pria yang diduga Harun Masiku berada di Bandara Soetta. Foto: Net

Menurut Masinton pertanyaan bernada pernyataan itu merupakan hak seorang anggota DPR. Terlebih, anggota Komisi III yang mempunyai tugas pengawasan di bidang penegakan hukum.

"Itu hak anggota DPR untuk menanyakan ke mitra kerjanya dalam hal ini anggota Komisi III dengan Menkum HAM. Pertanyaan maupun pernyataan di dalam rapat itu kan dijamin oleh konstitusi. Menurut saya sih wajar aja dalam rangka pengawasan," ujar Masinton.

Lebih lanjut, Masinton meminta agar kasus Harun Masiku jangan dikait-kaitkan dengan PDIP. Pasalnya, kata dia, persoalan yang menjerat Harun merupakan masalah pribadi dan tidak berkaitan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Baca Juga:

Wahyu Setiawan Dicecar KPK Soal Sosok Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

Atas dasar itu, Masinton mengklaim bahwa kader PDIP tidak tahu menahu dan berkomunikasi dengan Harun Masiku. Termasuk soal keberadaan Harun yang hingga saat ini belum diketahui.

"Kok nanyanya ke PDIP, nanyanya ke aparat penegak hukum. Enggak ada kaitannya dengan PDIP. Kita juga gak tahu keberadaannya? Enggak ada kaitan partai, urusan dia pribadi," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Harun Masiku Diduga Dibekingi Sosok 'Mastermind' Agar Tak Ditangkap

#Politisi PDIP #Masinton Pasaribu #Komisi III DPR #Kemenkumham
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Komisi III DPR tekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dalam revisi KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Bagikan