Spekulasi Harun Masiku Dibunuh, Masinton: Kita Mana Tahu, Orangnya Ngilang

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Spekulasi Harun Masiku Dibunuh, Masinton: Kita Mana Tahu, Orangnya Ngilang

Politisi PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku tidak mengetahui keberadaan Caleg PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Siapa yang tahu? Iya kan. Kita mana tahu, orangnya gak ada. Ngilang," kata Masinton di sela-sela Rapat Kerja Komisi III dengan Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (25/2).

Baca Juga:

Caleg PDIP Harun Masiku Sudah Kabur ke Luar Negeri Sebelum OTT KPU, Kok Bisa?

Sebelumnya anggota Komisi III DPR Benny K Harman melontarkan spekulasi bahwa Harun Masiku bisa saja telah ditembak mati. Masinton menilai wajar pernyataan politikus Partai Demokrat itu.

Harun Masiku hilang begini pembelaan Masinton Pasaribu
Pria yang diduga Harun Masiku berada di Bandara Soetta. Foto: Net

Menurut Masinton pertanyaan bernada pernyataan itu merupakan hak seorang anggota DPR. Terlebih, anggota Komisi III yang mempunyai tugas pengawasan di bidang penegakan hukum.

"Itu hak anggota DPR untuk menanyakan ke mitra kerjanya dalam hal ini anggota Komisi III dengan Menkum HAM. Pertanyaan maupun pernyataan di dalam rapat itu kan dijamin oleh konstitusi. Menurut saya sih wajar aja dalam rangka pengawasan," ujar Masinton.

Lebih lanjut, Masinton meminta agar kasus Harun Masiku jangan dikait-kaitkan dengan PDIP. Pasalnya, kata dia, persoalan yang menjerat Harun merupakan masalah pribadi dan tidak berkaitan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Baca Juga:

Wahyu Setiawan Dicecar KPK Soal Sosok Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

Atas dasar itu, Masinton mengklaim bahwa kader PDIP tidak tahu menahu dan berkomunikasi dengan Harun Masiku. Termasuk soal keberadaan Harun yang hingga saat ini belum diketahui.

"Kok nanyanya ke PDIP, nanyanya ke aparat penegak hukum. Enggak ada kaitannya dengan PDIP. Kita juga gak tahu keberadaannya? Enggak ada kaitan partai, urusan dia pribadi," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Harun Masiku Diduga Dibekingi Sosok 'Mastermind' Agar Tak Ditangkap

#Politisi PDIP #Masinton Pasaribu #Komisi III DPR #Kemenkumham
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Bagikan