Harun Masiku Diduga Dibekingi Sosok 'Mastermind' Agar Tak Ditangkap

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Februari 2020
Harun Masiku Diduga Dibekingi Sosok 'Mastermind' Agar Tak Ditangkap

Pria yang diduga Harun Masiku berada di Bandara Soetta. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus melihat, penyidik KPK sulit menemukan tersangka kasus suap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Harun Masiku karena ia diduga dibekingi agar tak mudah tertangkap.

Menurut Petrus, bukti adanya orang kuat itu adalah dugaan lolosnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku dari OTT KPK, karena dihalangi oleh petugas PTIK.

Baca Juga

Ulama FUI Siap Dampingi Harun Masiku Serahkan Diri

"Patut dipertanyakan motifnya, padahal mereka sama-sama anggota polisi Penegak Hukum, begitu juga gagalnya KPK menggeledah ruang kerja Hasto, karena digagalkan oleh Satgas PDIP, dua sikap yang sama dari dua institusi berbeda diperhadapkan pada misi KPK yang gagal untuk menangkap Hasto dan Harun Masiku," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (2/2).

Petrus menyebut, mastermind itu ikut skenario menggagalkan OTT KPK terhadap Hasto dan Harun Masiku.

"Kita patut menduga Harun Masiku memiliki peran ganda, tidak saja pada kasus PAW DPR yang gagal, tetapi juga pada kasus-kasus lain dimana Harun Masiku disebut-sebut sebagai bagian dari jaringan Mafia Peradilan terkuat di negeri ini," ungkap Petrus

Harun Masiku
Harun Masiku

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini mengaku heran karena kasus suap PAW Harun Masiku yang menyebabkannya di-OTT KPK, masih menyisakan dua pertanyaan penting yang masih misterius.

Baca Juga

Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun

Yakni atas alasan apa KPK mengejar Hasto hingga ke PTIK untuk di OTT" dan kedua siapa oknum di PTIK yang punya nyali dan kekuasaan untuk menampung Hasto dan Harun Masiku dari kejaran KPK", jika keduanya benar-benar bersembunyi di PTIK hingga 6 jam sampai dengan petugas KPK ditarik pulang.

"Mengapa Penyidik KPK melakukan pengejaran terhadap Hasto hingga ke markas PTIK dan mengapa petugas KPK diinterogasi selama 6 jam padahal petugas PTIK seharusnya tahu bahwa OTT KPK memerlukan kecepatan bertindak," terang Petrus.

"Inilah yang perlu dijawab karena waktu enam jam di PTIK itulah sebagai kesempatan bagi si mastermind mematangkan skenario mengagalkan OTT dan menghilangkan jejak Hasto dan Harun Masiku dari OTT KPK," tambah dia.

Petrus yakin, Harun Masiku bisa saja sedang dicuci otaknya untuk mengikuti sknario si mastermind, menghilangkan jejak.

Baca Juga

Polisi Persilakan Dua Anak Buah SBY Datangi PTIK Terkait Harun Masiku

"Jawaban atas beberapa pertanyaan di ataa hanya bisa diperoleh jika Harun Masiku ditemukan dalam keadaan hidup dan masih waras, karena akan diuji dengan fakta-fakta yang sudah dimiliki KPK, saat akan OTT di PTIK," tutup dia. (Knu)

#PDIP #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan