Soroti Hedonisme dan Arogansi, Menkopolhukam Sebut Pentingnya Reformasi Polri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 21 September 2022
Soroti Hedonisme dan Arogansi, Menkopolhukam Sebut Pentingnya Reformasi Polri

Menkopolhukam Mahfud MD di acara diskusi bertajuk "Akselerasi Reformasi Kultural guna Mewujudkan Polri Presisi" di Jakarta, Selasa (20/9/2022). ANTARA/HO-Humas Kemenkopolhukam RI.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu reformasi Polri kini tengah ramai dibahas. Terutama setelah kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong reformasi kultural di tubuh Polri yang berjalan stagnan dan terkesan mundur.

Menurut dia, perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri.

Baca Juga:

Polri Terima Memori Banding 4 Perwira yang Dipecat di Kasus Brigadir J

"Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan," kata Mahfud yang dikutip, Rabu (21/9).

Menurut Mahfud, Polri sudah memiliki aturan yang bagus.

Namun, aturan bagus itu akan percuma jika tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparatnya.

“Jangan ada arogansi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat,” ujar Mahfud.

Mahfud mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus Ferdy Sambo.

Baca Juga:

Mabes Polri Siap Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Mahfud mengatakan, hingga Juni 2022 persepsi publik tentang Polri selalu bagus di atas penegak hukum lainnya. Setelah kasus Sambo, persepsi publik sempat turun.

Namun, Kapolri bertindak memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas.

Mahfud menekankan reformasi kultural di tubuh Polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership, dan etik.

Menurutnya, presisi akan terwujud jika tiga hal tersebut berjalan.

Ia menambahkan bahwa presisi juga akan optimal jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dari internal dan eksternal. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Kapolri Sudah Tegas dan Transparan dalam Tangani Kasus Brigadir J

#Polri #Mahfud MD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Bagikan