Soroti Hedonisme dan Arogansi, Menkopolhukam Sebut Pentingnya Reformasi Polri
Menkopolhukam Mahfud MD di acara diskusi bertajuk "Akselerasi Reformasi Kultural guna Mewujudkan Polri Presisi" di Jakarta, Selasa (20/9/2022). ANTARA/HO-Humas Kemenkopolhukam RI.
MerahPutih.com - Isu reformasi Polri kini tengah ramai dibahas. Terutama setelah kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong reformasi kultural di tubuh Polri yang berjalan stagnan dan terkesan mundur.
Menurut dia, perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri.
Baca Juga:
Polri Terima Memori Banding 4 Perwira yang Dipecat di Kasus Brigadir J
"Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan," kata Mahfud yang dikutip, Rabu (21/9).
Menurut Mahfud, Polri sudah memiliki aturan yang bagus.
Namun, aturan bagus itu akan percuma jika tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparatnya.
“Jangan ada arogansi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat,” ujar Mahfud.
Mahfud mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus Ferdy Sambo.
Baca Juga:
Mabes Polri Siap Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe
Mahfud mengatakan, hingga Juni 2022 persepsi publik tentang Polri selalu bagus di atas penegak hukum lainnya. Setelah kasus Sambo, persepsi publik sempat turun.
Namun, Kapolri bertindak memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas.
Mahfud menekankan reformasi kultural di tubuh Polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership, dan etik.
Menurutnya, presisi akan terwujud jika tiga hal tersebut berjalan.
Ia menambahkan bahwa presisi juga akan optimal jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dari internal dan eksternal. (Knu)
Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Kapolri Sudah Tegas dan Transparan dalam Tangani Kasus Brigadir J
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka