Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 30 Mei 2020
Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Foto Arsip - Plt. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Syahmiludin A Surapati saat mengunjungi salah satu sekolah di wilayah kerjanya.(ANTARA/HO-Dinas Pendidikan Barito Utara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengingatkan agar Pemprov membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) jika sudah aman dari wabah COVID-19.

Ia mengatakan, jangan sampai sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran corona di ibu kota.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ruhut Sitompul Ditunjuk Jadi Anggota BPIP Geser Posisi Mahfud MD

"Kalaupun dibuka proses KBM di sekolah harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Arifin kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Arifin berpendapat, anak sekolah khususnya di jenjang PAUD, TK, dan SD akan sulit menjalani jaga jarak fisik alias physical distancing.

Sebab, anak-anak biasanya terbiasa bersentuhan fisik dan berangkulan saat bermain.

"Apalagi lama tidak ketemu relatif lebih sulit untuk diimbau," ujarnya.

Seorang pelajar melihat informasi seputar virus Corona (COVID-19) dan cara pencegahannya di rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.
Seorang pelajar melihat informasi seputar virus Corona (COVID-19) dan cara pencegahannya di rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.

Menurut dia, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan 800 anak di Indonesia terinfeksi corona.

Tak hanya itu, 129 anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan 14 anak positif Corona meninggal.

"Ini harus jadi perhatian bersama. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini, jangan sampai angkanya bertambah semakin banyak, khususnya di Jakarta," ucap Arifin.

Baca Juga:

Trump Putuskan Hubungan dengan WHO, Tarik Dana Triliunan Rupiah

Ia yakin, baik Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat tidak gegabah dan sembrono dalam menentukan pembukaan sekolah di masa pandemik.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan hari pertama kegiatan belajar mengajar periode 2020/2021 pada 13 Juli 2020. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 467 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menuturkan belum tentu para murid akan menjalani tahun ajaran baru 2020/2021 itu secara fisik di sekolah. (Knu)

Baca Juga:

Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Anggaran KPU Solo Membengkak Rp10,1 Miliar

#PKS #Anak Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Seorang Pelajar di Palmerah Jakarta Dibacok Orang Tidak Dikenal, Korban Alami Tiga Jahitan di Kepala
Pelaku pembacokan itu, diketahui menggunakan jaket serta masker. Salah satu terduga pelaku juga nampak mengenakan celana sekolah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Seorang Pelajar di Palmerah Jakarta Dibacok Orang Tidak Dikenal, Korban Alami Tiga Jahitan di Kepala
Indonesia
Banyak Sekolah Kekurangan Murid Baru, Puan Desak Pemerintah Lakukan Pemetaan
Pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan penyebab fenomena tersebut sebelum menentukan langkah penanganan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Banyak Sekolah Kekurangan Murid Baru, Puan Desak Pemerintah Lakukan Pemetaan
Bagikan