Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 30 Mei 2020
Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Foto Arsip - Plt. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Syahmiludin A Surapati saat mengunjungi salah satu sekolah di wilayah kerjanya.(ANTARA/HO-Dinas Pendidikan Barito Utara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengingatkan agar Pemprov membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) jika sudah aman dari wabah COVID-19.

Ia mengatakan, jangan sampai sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran corona di ibu kota.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ruhut Sitompul Ditunjuk Jadi Anggota BPIP Geser Posisi Mahfud MD

"Kalaupun dibuka proses KBM di sekolah harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Arifin kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Arifin berpendapat, anak sekolah khususnya di jenjang PAUD, TK, dan SD akan sulit menjalani jaga jarak fisik alias physical distancing.

Sebab, anak-anak biasanya terbiasa bersentuhan fisik dan berangkulan saat bermain.

"Apalagi lama tidak ketemu relatif lebih sulit untuk diimbau," ujarnya.

Seorang pelajar melihat informasi seputar virus Corona (COVID-19) dan cara pencegahannya di rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.
Seorang pelajar melihat informasi seputar virus Corona (COVID-19) dan cara pencegahannya di rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.

Menurut dia, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan 800 anak di Indonesia terinfeksi corona.

Tak hanya itu, 129 anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan 14 anak positif Corona meninggal.

"Ini harus jadi perhatian bersama. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini, jangan sampai angkanya bertambah semakin banyak, khususnya di Jakarta," ucap Arifin.

Baca Juga:

Trump Putuskan Hubungan dengan WHO, Tarik Dana Triliunan Rupiah

Ia yakin, baik Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat tidak gegabah dan sembrono dalam menentukan pembukaan sekolah di masa pandemik.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan hari pertama kegiatan belajar mengajar periode 2020/2021 pada 13 Juli 2020. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 467 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menuturkan belum tentu para murid akan menjalani tahun ajaran baru 2020/2021 itu secara fisik di sekolah. (Knu)

Baca Juga:

Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Anggaran KPU Solo Membengkak Rp10,1 Miliar

#PKS #Anak Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Seorang Pelajar di Palmerah Jakarta Dibacok Orang Tidak Dikenal, Korban Alami Tiga Jahitan di Kepala
Pelaku pembacokan itu, diketahui menggunakan jaket serta masker. Salah satu terduga pelaku juga nampak mengenakan celana sekolah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Seorang Pelajar di Palmerah Jakarta Dibacok Orang Tidak Dikenal, Korban Alami Tiga Jahitan di Kepala
Indonesia
Banyak Sekolah Kekurangan Murid Baru, Puan Desak Pemerintah Lakukan Pemetaan
Pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan penyebab fenomena tersebut sebelum menentukan langkah penanganan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Banyak Sekolah Kekurangan Murid Baru, Puan Desak Pemerintah Lakukan Pemetaan
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Survei Temukan Ratusan Iklan Rokok Dekat Sekolah, Matraman Jadi Titik Terparah
Hasil survei penelitian IYCTC mendapati 99 persen iklan rokok luar ruang di Jakarta terpasang dalam radius 500 meter dari sekolah, melanggar PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Survei Temukan Ratusan Iklan Rokok Dekat Sekolah, Matraman Jadi Titik Terparah
Indonesia
Tanggapi Seskab Teddy, DPR Minta Target Proyek Jembatan 2027 Ditambah 2 Kali Lipat Jadi 10.000
Komisi V DPR minta target 2027 ditingkatkan jadi 10.000 rpoyek jembatan demi akses dan keselamatan masyarakat pelosok.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Tanggapi Seskab Teddy, DPR Minta Target Proyek Jembatan 2027 Ditambah 2 Kali Lipat Jadi 10.000
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Bagikan