Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 30 Mei 2020
Sekolah Dinilai Belum Aman, PKS: Siswa Sulit Lakukan Physical Distancing

Foto Arsip - Plt. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Syahmiludin A Surapati saat mengunjungi salah satu sekolah di wilayah kerjanya.(ANTARA/HO-Dinas Pendidikan Barito Utara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengingatkan agar Pemprov membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) jika sudah aman dari wabah COVID-19.

Ia mengatakan, jangan sampai sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran corona di ibu kota.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ruhut Sitompul Ditunjuk Jadi Anggota BPIP Geser Posisi Mahfud MD

"Kalaupun dibuka proses KBM di sekolah harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Arifin kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Arifin berpendapat, anak sekolah khususnya di jenjang PAUD, TK, dan SD akan sulit menjalani jaga jarak fisik alias physical distancing.

Sebab, anak-anak biasanya terbiasa bersentuhan fisik dan berangkulan saat bermain.

"Apalagi lama tidak ketemu relatif lebih sulit untuk diimbau," ujarnya.

Seorang pelajar melihat informasi seputar virus Corona (COVID-19) dan cara pencegahannya di rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.
Seorang pelajar melihat informasi seputar virus Corona (COVID-19) dan cara pencegahannya di rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/3/2020). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.

Menurut dia, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan 800 anak di Indonesia terinfeksi corona.

Tak hanya itu, 129 anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan 14 anak positif Corona meninggal.

"Ini harus jadi perhatian bersama. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini, jangan sampai angkanya bertambah semakin banyak, khususnya di Jakarta," ucap Arifin.

Baca Juga:

Trump Putuskan Hubungan dengan WHO, Tarik Dana Triliunan Rupiah

Ia yakin, baik Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat tidak gegabah dan sembrono dalam menentukan pembukaan sekolah di masa pandemik.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan hari pertama kegiatan belajar mengajar periode 2020/2021 pada 13 Juli 2020. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 467 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menuturkan belum tentu para murid akan menjalani tahun ajaran baru 2020/2021 itu secara fisik di sekolah. (Knu)

Baca Juga:

Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Anggaran KPU Solo Membengkak Rp10,1 Miliar

#PKS #Anak Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Bantuan Sembako Selain Uang untuk Membeli Perlengkapan Sekolah
Informasi ini diunggah akun Facebook “Cek Tanggal Pencairan PKH Hari ini”, yang membagikan foto Presiden Prabowo berisi narasi.
Frengky Aruan - Minggu, 30 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Bantuan Sembako Selain Uang untuk Membeli Perlengkapan Sekolah
Indonesia
Detik-Detik Tembok Sekolah Ambruk Timpa 4 Motor, Warga Kehilangan Mata Pencaharian dan Tempat Istirahat
Reruntuhan tembok yang sudah dipasangi garis polisi masih menutup total akses gang dan dua rumah warga
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Detik-Detik Tembok Sekolah Ambruk Timpa 4 Motor, Warga Kehilangan Mata Pencaharian dan Tempat Istirahat
Indonesia
Siswi SMA Strada Hilang Ditemukan Selamat di TIM, Polisi Dalami Motif dan Pihak Terlibat
Polisi menyelidiki kasus hilangnya siswi SMA Strada Tangerang, MG (16), yang sempat menghilang sepekan. Korban ditemukan selamat di Taman Ismail Marzuki.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Siswi SMA Strada Hilang Ditemukan Selamat di TIM, Polisi Dalami Motif dan Pihak Terlibat
Indonesia
Kronologi Siswi SMA Strada Tangerang Hilang hingga Ditemukan di Cikini, Sempat Singgah di Hotel
Siswi SMA Strada Thomas Aquino, Tangerang, yang hilang sepekan ditemukan selamat di TIM Cikini, Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Kronologi Siswi SMA Strada Tangerang Hilang hingga Ditemukan di Cikini, Sempat Singgah di Hotel
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Bagikan