RUU Desa Akan Dibawa ke Sidang Paripurna Sebelum Masa Reses
DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dibawa ke rapat paripurna sebelum tanggal 14 Juli 2023. Sebab, setelah tanggal tersebut, DPR akan memasuki masa reses.
“Sebelum reses kita targetkan RUU ini sudah sah menjadi RUU usul inisiatif DPR,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (3/7).
Akan tetapi, Awiek menuturkan, RUU desa tidak akan dibawa ke rapat paripurna, hari ini. Sebab, RUU tersebut belum dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Baca Juga:
Menkes Ungkap RUU Kesehatan Tidak Mungkin Penuhi Keinginan Semua Pihak
“Kalau besok tidak masuk dalam agenda karena ini belum dilaporkan ke rapat Bamus,” jelas Awiek.
Awiek menyampaikan, RUU Desa nantinya baru akan disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
Baca Juga:
Presiden Geram RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Diselesaikan DPR
“Saya tegaskan bahwa yang kita bahas ini baru rancangan undang-undang versi DPR karena jangan sampai menganggap yang kita sahkan itu yang berlaku, ini masih menjadi usul inisiatif DPR,” pungkasnya.
Sebelumnya, Baleg DPR menyetujui draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam rapat Pleno DPR RI, Senin (3/7). (Pon)
Baca Juga:
DPR Segera Tindak Lanjuti RUU Perampasan Aset
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim