DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif inisiatif pemerintah untuk memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia, termasuk rencana pengajaran bahasa Portugis di sekolah.

"Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia," ucap Lalu di Jakarta, Jumat (24/10).

Meski demikian, Lalu menekankan pentingnya memastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, atau bahasa asing lain, memiliki dasar yang kuat. Dasar ini harus mencakup manfaat strategis, potensi penguatan hubungan diplomatik, dan relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa.

Baca juga:

Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang

Lalu berharap Kementerian Pendidikan melakukan kajian mendalam terkait potensi kerja sama dengan negara-negara penutur bahasa Portugis, seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste. Kajian ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kurikulum sekolah yang saat ini sudah sangat padat.

Menjaga Identitas dan Daya Saing Global

Menurut Lalu, kebijakan penambahan bahasa asing harus dirancang dengan perencanaan yang matang. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing global pelajar Indonesia tanpa mengorbankan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pondasi identitas nasional.

Ia menegaskan, prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global, asalkan pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan tetap memprioritaskan bahasa nasional serta daerah.

Baca juga:

Jadikan Bahasa Portugis Pelajaran Wajib, Prabowo Sebut Indonesia dan Brasil Kini ‘Bestie’

Lalu juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah.

"Pada prinsipnya kami sangat mendukung langkah dan rencana Presiden Prabowo Subianto. Mendiktisaintek dan Mendikdasmen harus segera menerjemahkan keputusan Presiden tersebut agar bisa segera diterapkan di sekolah-sekolah," tutupnya. (Pon)