Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR

Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang digelar di Komisi XI DPR RI, hari ini.

Komisi XI DPR RI melalui rapat internal resmi menyetujui keponakan Presiden Prabowo Subianto itu sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung adalah Thomas Djiwandono,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhunn di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (26/1).

Baca juga:

Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR

Alasan Komisi XI Pilih Thomas Djiwandono

Misbakhun menilai Thomas sebagai figur yang bisa diterima semua partai politik. Menurut dia, pemaparan Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dianggap relevan dengan kondisi saat ini.

“Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tandasnya, dikutip Antara.

Politikus Golkar itu menambahkan keputusan Komisi XI ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1) untuk mendapat persetujuan resmi.

Baca juga:

Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai

2 Kandidat Lain Tersingkir

Thomas menjadi kandidat terakhir yang menjalani uji kelayakan pada Senin (26/1), setelah sebelumnya Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro juga mengikuti proses serupa. Ketiganya diajukan Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Presiden Prabowo Subianto pada 14 Januari 2026.

Hari ini, uji kelayakan telah diikuti Dicky Kartikoyono yang kini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Pada Jumat (23/1), Solikin M. Juhro sebagai kandidat pertama juga telah menuntaskan kelayakan. Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. (*)

#Bank Indonesia #Thomas Djiwandono #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Naikkan BI Rate, BI: Antisipasi Kebijakan The Fed Amerika
Destry menjelaskan kenaikan BI-Rate juga menjadi sinyal bahwa bank sentral tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Naikkan BI Rate, BI: Antisipasi Kebijakan The Fed Amerika
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6, Risiko Pasar Keuangan Meningkat
Berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6, Risiko Pasar Keuangan Meningkat
Berita
BI Rate Hari Ini Naik Jadi 6 Persen, Ini Alasan Bank Indonesia Kerek Suku Bunga
BI Rate hari ini naik 25 basis poin menjadi 6 persen. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25 persen dan Lending Facility 6,75 persen
ImanK - Rabu, 18 November 2026
BI Rate Hari Ini Naik Jadi 6 Persen, Ini Alasan Bank Indonesia Kerek Suku Bunga
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Bagikan