DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Ilustrasi: Masjid Agung Al Ukhuwah di Jalan Wastukancana. (Foto: Humas Kota Bandung)
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pihak pengembang perumahan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kasus di Bekasi, Jawa Barat, di mana pengembang perumahan diduga menolak membuka akses warga menuju musala yang berada di luar kawasan perumahan. Penolakan ini memaksa warga harus memutar jauh untuk melaksanakan ibadah.
"Soal kebebasan beragama ini sangat-sangat sensitif," ujar Martin, Jumat (24/10).
Baca juga:
Protes Operasional Bajaj, Driver Ojol Solo Datangi DPRD Solo
Ia menekankan bahwa penataan kawasan hunian tidak boleh membatasi akses masyarakat ke tempat ibadah karena hal ini terkait langsung dengan hak fundamental warga untuk beribadah.
Martin menambahkan bahwa praktik serupa pernah terjadi di daerah lain dengan solusi inklusif yang memungkinkan akses rumah ibadah tanpa menimbulkan konflik sosial. Ia berharap kasus di Bekasi dapat mencontoh pendekatan damai tersebut.
Prinsip Keadilan dan Harmonisasi Sosial
Menanggapi masalah ini, Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Adang Daradjatun, berpendapat bahwa penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.
Ia menilai bahwa pendekatan yang adil dan berorientasi pada aspek sosial merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan masyarakat.
Baca juga:
Ratusan Anak Dijadikan Kurir Narkoba oleh Bandar, Polisi: Mereka Lebih Mudah Lepas dari Jerat Hukum
"Saya menilai bahwa apa yang disarankan oleh Pak Bupati masuk dalam konteks keadilan, dalam konteks manfaat, dan terutama kita harus menjaga masalah sosial masyarakat," kata Adang.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memperuncing persoalan sosial di masa mendatang dan mengganggu ketenangan hidup warga.
"Jangan gara-gara masalah seperti ini, harapan masyarakat untuk hidup tenang justru terganggu. Nanti permasalahan sosial akan terus berkembang," tegasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain