BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

Ilustrasi Warga menerima BLT. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyambut baik keputusan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan kepada lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Charles menilai kebijakan ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya sebagai bantalan sosial menjelang akhir tahun 2025.

"Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Seperti diketahui, pemerintah telah mulai menyalurkan tambahan BLT senilai Rp900.000 kepada lebih dari 35 juta KPM sejak Senin, 20 Oktober 2025. Program ini merupakan tambahan dari skema Kartu Sembako atau BLT Reguler, yang bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran

Dorongan Akuntabilitas dan Pemberdayaan

Charles menekankan pentingnya desain kebijakan yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, stimulus sosial seperti BLT harus menjadi lebih dari sekadar respons jangka pendek; ia harus diarahkan untuk mendorong produktivitas dan pemberdayaan KPM.

"Kita berharap adanya transformasi, bagaimana bantuan ini bisa menjadi awal dari kemandirian keluarga, dengan dukungan program pendampingan yang terintegrasi. Dan saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan hal-hal tersebut,” tutur Charles.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendorong pemerintah untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang valid dan mutakhir, guna meminimalisir risiko tumpang tindih, duplikasi, atau kesalahan penerima.

Baca juga:

Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya

"Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran. Data yang kuat adalah fondasi utama agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.

Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Charles berharap Program BLT Tambahan diiringi kebijakan lanjutan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan produktif, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLT hanyalah pintu masuk, bukan akhir dari proses.

"Yang kita tuju adalah masyarakat yang tangguh, tidak bergantung, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif dan memberdayakan,” pungkasnya.

#DPR #DPR RI #BLT
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemerintah Belum Pastikan Bakal Salurkan Bantuan Langsung Tunai di 2026
Terhitung per 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Desember 2025
Pemerintah Belum Pastikan Bakal Salurkan Bantuan Langsung Tunai di 2026
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Bagikan