BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Ilustrasi Warga menerima BLT. (Foto: Antara)
Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyambut baik keputusan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan kepada lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Charles menilai kebijakan ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya sebagai bantalan sosial menjelang akhir tahun 2025.
"Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (23/10).
Seperti diketahui, pemerintah telah mulai menyalurkan tambahan BLT senilai Rp900.000 kepada lebih dari 35 juta KPM sejak Senin, 20 Oktober 2025. Program ini merupakan tambahan dari skema Kartu Sembako atau BLT Reguler, yang bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran
Dorongan Akuntabilitas dan Pemberdayaan
Charles menekankan pentingnya desain kebijakan yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, stimulus sosial seperti BLT harus menjadi lebih dari sekadar respons jangka pendek; ia harus diarahkan untuk mendorong produktivitas dan pemberdayaan KPM.
"Kita berharap adanya transformasi, bagaimana bantuan ini bisa menjadi awal dari kemandirian keluarga, dengan dukungan program pendampingan yang terintegrasi. Dan saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan hal-hal tersebut,” tutur Charles.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendorong pemerintah untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang valid dan mutakhir, guna meminimalisir risiko tumpang tindih, duplikasi, atau kesalahan penerima.
Baca juga:
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
"Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran. Data yang kuat adalah fondasi utama agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.
Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Charles berharap Program BLT Tambahan diiringi kebijakan lanjutan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan produktif, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLT hanyalah pintu masuk, bukan akhir dari proses.
"Yang kita tuju adalah masyarakat yang tangguh, tidak bergantung, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif dan memberdayakan,” pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemerintah Belum Pastikan Bakal Salurkan Bantuan Langsung Tunai di 2026
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor