Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (DPR RI)
Merahputih.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam mata pelajaran sekolah di Indonesia sontak menjadi sorotan publik.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berpendapat bahwa kebijakan ini wajib memberikan dampak positif dan strategis bagi kepentingan nasional.
“Baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa," ujar Hetifah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10).
Baca juga:
Jadikan Bahasa Portugis Pelajaran Wajib, Prabowo Sebut Indonesia dan Brasil Kini ‘Bestie’
Menakar Manfaat Bahasa Portugis dalam Kurikulum
Hetifah mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar segera melakukan kajian komprehensif terkait potensi kerja sama yang bisa dijalin dengan negara-negara berbahasa Portugis.
Selain itu, ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap dampak implementasi bahasa baru ini terhadap kurikulum pendidikan yang sudah berjalan. Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat.
Secara umum, Hetifah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguatan daya saing global pelajar Indonesia. Namun, ia memberikan catatan penting.
Baca juga:
Wapres Gibran Bawa Kabar Gembira! Prabowo Beri Kado Istimewa yang Bikin Santri Full Senyum, Apa Ya?
“Selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa," tegasnya.
Kebijakan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bertemu bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengambil keputusan memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah, menegaskan posisi Brasil sebagai mitra penting Indonesia. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan