DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

Merahputih.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan menaikkan pajak atau retribusi daerah. Hal ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi C, Lukmanul Hakim, menyampaikan kekhawatiran ini dalam rapat kerja bersama eksekutif terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD DKI Jakarta 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10).

"Masyarakat DKI Jakarta hari ini merasa takut pajaknya dinaikin-naikin," tegas Lukmanul dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Baca juga:

Himbara 'Diguyur' Dana Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Sesumbar Kredit Bank BUMN Tumbuh Sampai Dua Digit

Dampak Kenaikan Pajak pada Kelompok Rentan

Lukmanul menilai, kebijakan penaikan pajak atau retribusi daerah akan menciptakan tekanan baru bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos). Situasi ini, menurut Lukman, bisa menimbulkan tekanan ganda yang secara langsung mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan warga Jakarta.

Baca juga:

Program Magang Nasional Siap Kerja Diluncurkan Pada 15 Oktober 2025, Peserta Wajib Buka Rekening Bank Himbara

Ia menekankan bahwa pembuatan kebijakan fiskal harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh. Pemprov DKI Jakarta tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi harus memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh warga.

"Kalau menurut kami dalam hal menaikan pajak ataupun retribusi ini mohon pertimbangan yang dalam. Khususnya untuk masyarakat DKI," pungkas Lukman.