Ronny Sompie Dicopot, ICW Desak Jokowi Pecat Menteri Yasonna


Peneliti ICW Kurnia Ramadhana desak Presiden Jokowi copot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung merepon langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Pencopotan Ronny diduga terkait kesalahan sistem keimigrasian dalam kasus kepergian caleg PDIP, Harun Masiku.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Yasonna. Pasalnya, kata Kurnia, Yasonna merupakan pemegang otoritas tertinggi di Kemenkumham.
Baca Juga:
Pasca Pecat Ronny Sompie, Menkumham Lakukan Penyelidikan Internal
"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/1).

Menurut Kurnia, Yasonna yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan itu turut menyampaikan informasi bohong mengenai keberadaan Harun.
"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini," ujarnya.
Kurnia menilai Yasonna telah kecolongan atas informasi keberadaan Harun. Harun diketahui, sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Namun, Informasi tersebut tidak ditindaklanjuti Yasonna sebagai pimpinan tertinggi di Menkumham.
Baca Juga:
Sehingga, Imigrasi baru menyampaikan bahwa Harun memang sudah berada di indonesia, sehari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Rabu (22/1).
"Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," tandas Kurnia Ramadhana.(Pon)
Baca Juga:
Menteri Yasonna Santai Dilaporkan Atas Dugaan Menghalangi Penyidikan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah

ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi

Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama

Buka Bimtek di Bali, Puan: PDIP Harus Makin Dekat dengan Wong Cilik dan Anak Muda

ICW Beberkan Kejanggalan Proyek Chromebook Rp 9,9 Triliun Era Nadiem

Pemerintah Tulis Ulang Sejarah, PDIP Minta Uji Publik Naskah Akademik

Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI

Yasonna Bantah Ada Perbedaan Sikap soal Mundurnya Kongres PDIP

ICW Ungkap Polri Gunakan Uang Publik Rp 3,8 Triliun untuk 'Hajar' Rakyat
