Menteri Yasonna Santai Dilaporkan Atas Dugaan Menghalangi Penyidikan

MerahPutih.Com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menanggapi santai menyikapi langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menghalangi penyidikan kasus dugaan suap terkait proses PAW anggota DPR dari PDIP.

"Itu sah-sah saja. Itu wajar-wajar saja itu. Kan mereka belum tahu bagaimana (persoalannya)," kata Yasonna usai memberikan kuliah umum di Pusat Kajian Teologi Publik STFT Jakarta, Senin (27/1).

Baca Juga:

Kemenkumham Bentuk Tim Independen Usut Keberadaan Caleg PDIP Harun Masiku

Diketahui Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Yasonna ke Direktorat Pengaduan masyarakat KPK atas dugaan merintangi proses hukum kasus suap pengurusan pergantian PAW Caleg PDIP pada Kamis (23/1).

Koalisi melaporkan Yasonna yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan itu karena diduga telah melanggar Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi terkait keberadaan tersangka Harun Masiku.

Anggota koalisi yang juga Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menjelaskan, pihaknya melihat adanya keterangan janggal yang diberikan Yasonna mengenai Harun Masiku sebelumnya. Hal ini menyangkut keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron.

Menurut Kurnia, sikap Yasonna dan jajarannya sangat janggal lantaran memberi keterangan Harun Masiku terbang ke Singapura, setelah KPK melakukan penyidikan. Terlebih dengan embel-embel partai, Yasonna justru mengikuti konferenai pers PDIP terkait kasus tersebut.

Dalam laporannya, Koalisi juga membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Yasonna. Salah satunya berupa rekaman CCTV mengenai datangnya Harun Masiku ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Yasonna menegaskan tidak menghalangi KPK mengusut kasus suap ini. Dia juga mengklaim tidak memiliki konflik kepentingan terkait penanganan kasus tersebu

"Tidak ada, saya pastikan tidak ada," ujarnya.

Yasonna menyalahkan Sistem Informasi Keimigrasian atas simpang siurnya informasi keberadaan Harun. Menurutnya, Sistem Informasi Keimigrasian sudah usang.

"Ada memang kesalahan data, yang karena kesalahan teknis. Karena kan sistem (manajemen) informasi keimigrasian itu (masih) versi satu, yang dibuat tahun 2008," kata Yasonna.

Menurutnya sistem informasi di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta belum diperbarui. Hal ini yang membuat kedatangan Harun di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak langsung masuk ke dalam pusat sistem informasi. Sementara keberangkatan Harun ke Singapura terdeteksi karena melalui Terminal 3 yang sistemnya sudah diperbarui.

"Kalau di Terminal 3 kan sudah (ada pembaharuan), maka delay-nya itu yang apa, yang membuat Dirjen mengatakan 'oh belum ada, Pak (Harun Masiku)'. Datanya itu tidak masuk di server," ungkap Yasonna.

Baca Juga:

Kemenkumham Bantah Sembunyikan Caleg PDIP Buronan KPK Harun Masiku

Setelah mengetahui aadanya kesalahannya, Yasonna mengklaim telah memerintahkan membentuk tim independen, yang terdiri dari cyber crime Polri, Kemkominfo, BSSN, dan Ombudsman. Tim tersebut akan menelusuri penyebab simpang siurnya informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

"Supaya fair membuat penelitian independen tentang mengapa itu terjadi, supaya jangan dari saya, nanti oh wait pak Menteri kan bikin-bikin saja bohong-bohong. Saya pikir saya belum terlalu tolol lah untuk melakukan separah itu," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Lontarkan Pernyataan Ngawur Soal Harun Masiku, Presiden Jokowi Semprot Menteri Yasonna