Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Politikus muda PDI Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengungkapkan alasan partainya yang memilih sebagai partai penyeimbang dibandingkan oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Seno mengatakan sikap penyeimbang memang sudah dipilih PDIP sejak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini sebetulnya, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno di sela-sela Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).
PDIP, kata ia, berpijak pada konstitusi sehingga memilih sebagai partai penyeimbang. Hal itu lantaran sistem demokrasi presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer.
Baca juga:
Rakernas I PDIP: Prananda Prabowo Gagas Balai Kreasi untuk Berdayakan UMKM Lokal
"Kalau kita pakai sistem cara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah. Tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," ujarnya.
PDIP, kata Seno, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis.
"Nah buat kami, sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," pungkasnya. (Pon)
