Headline

Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 September 2019
 Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Ekonom Senior Rizal Ramli saat ditemui di Car Free Day Jakarta, Minggu (1/7) (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ekonom senior yang juga tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengembalikan kepercayaan publik menyusul aksi massa yang belakangan ini terjadi yang menentang kebijakan pemerintah, khususnya dalam RUU yang kontroversial.

"Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni kredibilitas, trust, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau beliau mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Baca Juga:

MUI Apresiasi RUU PKS Ditunda Tunggu Pengesahan RUU KUHP

Ia menilai unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang semakin meluas belakangan ini menunjukkan Presiden Jokowi tengah mengalami krisis kepercayaan (defisit trust).

Namun, hal itu masih bisa diatasi apabila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dan dapat menunjukkan keberpihakannya tegas pada rakyat.

Rizal Ramli minta Presiden Jokowi segera kembalikan kepercayaan publik
Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli saat mendatangi KPK sebagai saksi kasus BLBI (Foto: antaranews)

Kredibilitas, menurut mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.

"Selama ini kredibilitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak," tutur mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Ia mencontohkan, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.

"Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi," tutur mantan Menko Kemaritiman ini.

Dalam bidang ekonomi, menurut Rizal Ramli, Jokowi harus tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan kepentingan bisnisnya.

Selanjutnya, sambung Rizal Ramli, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat. Misal dalam kasus rasisme Papua, Presiden Jokowi harus menginstruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus menuntaskan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demonstran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.

"Akar persoalan Papua kan sebenarnya rasisme, jadi aparat keamanan harus menuntaskan persoalan itu dong. Ingat, Indonesia itu ada karena kebhinnekaan dan konstitusi kita itu secara tegas menolak rasisme," tutur Rizal Ramli.

Jika Presiden Jokowi mampu memperbaiki kredibilitasnya, Rizal Ramli memastikan, kepercayaan publik akan pulih kembali.

"Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali," ujarnya.

Selain itu, sambung Rizal Ramli, Presiden Jokowi juga harus peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat.

"Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikkan iuran BPJS dan menolak kenaikan TDL listrik," kata Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan itu.

Baca Juga:

Saut Situmorang: Jokowi Presiden RI Terkeren Jika Terbitkan Perppu UU KPK

Untuk itu, Rizal Ramli menyarankan Jokowi agar kembali untuk sungguh-sungguh menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato, Trisakti Bung Karno yang keberpihakannya pada rakyat sangat jelas.

"Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikan arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin pro-rakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri pada 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya wassalam," pungkas Rizal Ramli.(*)

Baca Juga:

Ketua DPR Tanggapi Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

#Rizal Ramli #Presiden Jokowi #Tarif Dasar Listrik #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun
Guru ASN membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan besaran 1 persen dari total pendapatan bersih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26  Kali Dalam Setahun
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Kondisi fiskal BPJS Kesehatan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Indonesia
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Guna menghindari carut-marut data di masa depan, DPR RI mengusulkan proses verifikasi dilakukan secara partisipatif dari tingkat akar rumput
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Indonesia
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Sebaliknya, masyarakat di Desil 6 hingga Desil 10, termasuk kategori non-desil yang tergolong mampu, malah tercatat sebagai penerima manfaat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Indonesia
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Sebagai langkah konkret dalam masa transisi tiga bulan ke depan, Zainul mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersiaga di rumah sakit pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Bagikan