Headline

Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 September 2019
 Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Ekonom Senior Rizal Ramli saat ditemui di Car Free Day Jakarta, Minggu (1/7) (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ekonom senior yang juga tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengembalikan kepercayaan publik menyusul aksi massa yang belakangan ini terjadi yang menentang kebijakan pemerintah, khususnya dalam RUU yang kontroversial.

"Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni kredibilitas, trust, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau beliau mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Baca Juga:

MUI Apresiasi RUU PKS Ditunda Tunggu Pengesahan RUU KUHP

Ia menilai unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang semakin meluas belakangan ini menunjukkan Presiden Jokowi tengah mengalami krisis kepercayaan (defisit trust).

Namun, hal itu masih bisa diatasi apabila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dan dapat menunjukkan keberpihakannya tegas pada rakyat.

Rizal Ramli minta Presiden Jokowi segera kembalikan kepercayaan publik
Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli saat mendatangi KPK sebagai saksi kasus BLBI (Foto: antaranews)

Kredibilitas, menurut mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.

"Selama ini kredibilitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak," tutur mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Ia mencontohkan, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.

"Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi," tutur mantan Menko Kemaritiman ini.

Dalam bidang ekonomi, menurut Rizal Ramli, Jokowi harus tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan kepentingan bisnisnya.

Selanjutnya, sambung Rizal Ramli, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat. Misal dalam kasus rasisme Papua, Presiden Jokowi harus menginstruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus menuntaskan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demonstran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.

"Akar persoalan Papua kan sebenarnya rasisme, jadi aparat keamanan harus menuntaskan persoalan itu dong. Ingat, Indonesia itu ada karena kebhinnekaan dan konstitusi kita itu secara tegas menolak rasisme," tutur Rizal Ramli.

Jika Presiden Jokowi mampu memperbaiki kredibilitasnya, Rizal Ramli memastikan, kepercayaan publik akan pulih kembali.

"Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali," ujarnya.

Selain itu, sambung Rizal Ramli, Presiden Jokowi juga harus peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat.

"Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikkan iuran BPJS dan menolak kenaikan TDL listrik," kata Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan itu.

Baca Juga:

Saut Situmorang: Jokowi Presiden RI Terkeren Jika Terbitkan Perppu UU KPK

Untuk itu, Rizal Ramli menyarankan Jokowi agar kembali untuk sungguh-sungguh menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato, Trisakti Bung Karno yang keberpihakannya pada rakyat sangat jelas.

"Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikan arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin pro-rakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri pada 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya wassalam," pungkas Rizal Ramli.(*)

Baca Juga:

Ketua DPR Tanggapi Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

#Rizal Ramli #Presiden Jokowi #Tarif Dasar Listrik #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Indonesia
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Dinas KPKP DKI tengah membuat kajian terkait pembangunan puskeswan. Barulah di 2026 pembangunan dilakukan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Bukan BPJS, melainkan subsidi kepada pemilik hewan peliharaan saat melakukan pengobatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Indonesia
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Wacana soal BPJS Hewan kini menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Francine. Pemprov DKI diminta untuk memenuhi layanan kesehatan hewan.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Indonesia
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Dari jumlah tersebut, total nominal yang dibayarkan kepada peserta tercatat sebesar Rp 161 miliar, meningkat 48 persen (YoY).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Bagikan