Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik


Ekonom Senior Rizal Ramli saat ditemui di Car Free Day Jakarta, Minggu (1/7) (Foto: Ist)
MerahPutih.Com - Ekonom senior yang juga tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengembalikan kepercayaan publik menyusul aksi massa yang belakangan ini terjadi yang menentang kebijakan pemerintah, khususnya dalam RUU yang kontroversial.
"Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni kredibilitas, trust, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau beliau mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9).
Baca Juga:
Ia menilai unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang semakin meluas belakangan ini menunjukkan Presiden Jokowi tengah mengalami krisis kepercayaan (defisit trust).
Namun, hal itu masih bisa diatasi apabila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dan dapat menunjukkan keberpihakannya tegas pada rakyat.

Kredibilitas, menurut mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.
"Selama ini kredibilitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak," tutur mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Ia mencontohkan, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.
"Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi," tutur mantan Menko Kemaritiman ini.
Dalam bidang ekonomi, menurut Rizal Ramli, Jokowi harus tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan kepentingan bisnisnya.
Selanjutnya, sambung Rizal Ramli, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat. Misal dalam kasus rasisme Papua, Presiden Jokowi harus menginstruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus menuntaskan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demonstran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.
"Akar persoalan Papua kan sebenarnya rasisme, jadi aparat keamanan harus menuntaskan persoalan itu dong. Ingat, Indonesia itu ada karena kebhinnekaan dan konstitusi kita itu secara tegas menolak rasisme," tutur Rizal Ramli.
Jika Presiden Jokowi mampu memperbaiki kredibilitasnya, Rizal Ramli memastikan, kepercayaan publik akan pulih kembali.
"Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali," ujarnya.
Selain itu, sambung Rizal Ramli, Presiden Jokowi juga harus peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat.
"Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikkan iuran BPJS dan menolak kenaikan TDL listrik," kata Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan itu.
Baca Juga:
Saut Situmorang: Jokowi Presiden RI Terkeren Jika Terbitkan Perppu UU KPK
Untuk itu, Rizal Ramli menyarankan Jokowi agar kembali untuk sungguh-sungguh menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato, Trisakti Bung Karno yang keberpihakannya pada rakyat sangat jelas.
"Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikan arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin pro-rakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri pada 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya wassalam," pungkas Rizal Ramli.(*)
Baca Juga:
Ketua DPR Tanggapi Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Bagikan
Berita Terkait
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu

3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN

Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden

Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan

Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga

Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
