Headline

Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 September 2019
 Rizal Ramli Ingatkan Presiden Jokowi Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Ekonom Senior Rizal Ramli saat ditemui di Car Free Day Jakarta, Minggu (1/7) (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ekonom senior yang juga tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengembalikan kepercayaan publik menyusul aksi massa yang belakangan ini terjadi yang menentang kebijakan pemerintah, khususnya dalam RUU yang kontroversial.

"Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni kredibilitas, trust, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau beliau mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Baca Juga:

MUI Apresiasi RUU PKS Ditunda Tunggu Pengesahan RUU KUHP

Ia menilai unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang semakin meluas belakangan ini menunjukkan Presiden Jokowi tengah mengalami krisis kepercayaan (defisit trust).

Namun, hal itu masih bisa diatasi apabila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dan dapat menunjukkan keberpihakannya tegas pada rakyat.

Rizal Ramli minta Presiden Jokowi segera kembalikan kepercayaan publik
Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli saat mendatangi KPK sebagai saksi kasus BLBI (Foto: antaranews)

Kredibilitas, menurut mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.

"Selama ini kredibilitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak," tutur mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Ia mencontohkan, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.

"Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi," tutur mantan Menko Kemaritiman ini.

Dalam bidang ekonomi, menurut Rizal Ramli, Jokowi harus tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan kepentingan bisnisnya.

Selanjutnya, sambung Rizal Ramli, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat. Misal dalam kasus rasisme Papua, Presiden Jokowi harus menginstruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus menuntaskan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demonstran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.

"Akar persoalan Papua kan sebenarnya rasisme, jadi aparat keamanan harus menuntaskan persoalan itu dong. Ingat, Indonesia itu ada karena kebhinnekaan dan konstitusi kita itu secara tegas menolak rasisme," tutur Rizal Ramli.

Jika Presiden Jokowi mampu memperbaiki kredibilitasnya, Rizal Ramli memastikan, kepercayaan publik akan pulih kembali.

"Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali," ujarnya.

Selain itu, sambung Rizal Ramli, Presiden Jokowi juga harus peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat.

"Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikkan iuran BPJS dan menolak kenaikan TDL listrik," kata Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan itu.

Baca Juga:

Saut Situmorang: Jokowi Presiden RI Terkeren Jika Terbitkan Perppu UU KPK

Untuk itu, Rizal Ramli menyarankan Jokowi agar kembali untuk sungguh-sungguh menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato, Trisakti Bung Karno yang keberpihakannya pada rakyat sangat jelas.

"Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikan arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin pro-rakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri pada 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya wassalam," pungkas Rizal Ramli.(*)

Baca Juga:

Ketua DPR Tanggapi Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

#Rizal Ramli #Presiden Jokowi #Tarif Dasar Listrik #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Menkes akan Pangkas Layanan Berjenjang JKN BPJS, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Kompetensi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan hapus sistem rujukan berjenjang BPJS. Pasien JKN akan langsung dirujuk sesuai kompetensi demi efisiensi dan percepatan layanan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Menkes akan Pangkas Layanan Berjenjang JKN BPJS, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Kompetensi
Indonesia
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
51,5 juta peserta fiktif BPJS Kesehatan yang merugikan negara hingga Rp126 triliun per tahun
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Wacana penyesuaian tarif iuran peserta BPJS Kesehatan tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Menagih tunggakan kepada peserta yang benar-benar tidak mampu adalah hal yang tidak realistis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Indonesia
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
BPJS Kesehatan mengapresiasi rencana pemerintah terkait pemutihan itu sebagai langkah realistis untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Oktober 2025
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Bagikan