Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya

MerahPutih.com - Dalam RAPBN 2026, BPJS Kesehatan bakal menerima alokasi anggaran terbesar pada program kesehatan, yakni senilai Rp 59 triliun dari total anggaran Rp 128 triliun. Selain itu, disiapkan anggaran senilai Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila pertumbuhan ekonomi nasional mencetak level 6 persen.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Sampai ekonominya pulih, dalam artian tumbuhnya di atas 6 persen lebih, dan mereka sudah dapat kerjaan lebih mudah, baru kami pikirkan menaikkan beban masyarakat,” kata Purbaya, usai konferensi pers, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10).

Ketika perekonomian tumbuh di atas 6 persen, kata Purbaya lagi, menandakan kemampuan ekonomi masyarakat sudah cukup kuat untuk menanggung bersama beban iuran BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola

Untuk saat ini, Purbaya menegaskan dirinya tidak berniat menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wacana penyesuaian tarif iuran peserta BPJS Kesehatan tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah mengkaji risiko dari program jaminan sosial, termasuk Jaminan Sosial Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Beberapa tantangan program ini mencakup kepatuhan pembayaran iuran hingga peningkatan beban klaim.

Maka dari itu, pemerintah berpendapat skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif yang menjaga keseimbangan kewajiban antara masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.