Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan

MerahPutih.com - Wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak kontraktif terhadap perekonomian nasional.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkirakan mengalami defisit antara Rp 20–30 triliun pada tahun ini. Dengan jumlah peserta lebih dari 270 juta jiwa atau 95 persen populasi, tekanan pembiayaan terus meningkat seiring kenaikan biaya layanan kesehatan.

“Pendekatan ini perlu diuji secara lebih komprehensif,” kata Achmad, dalam keterangannya kepada media, Senin (27/4).

Baca juga:

Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan Diklaim Percepat Layanan

Kelas Menengah Paling Terdampak

Saat ini, iuran BPJS berada di kisaran Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 150.000 untuk kelas I.

Achmad mencontohkan, kenaikan Rp 20 ribu per orang akan berdampak signifikan bagi rumah tangga kelas menengah dengan empat anggota keluarga. Tambahan beban sekitar Rp80 ribu per bulan berarti hampir Rp 1 juta per tahun.

“Dalam konteks pertumbuhan upah riil yang terbatas, tambahan beban ini tidak bisa dianggap sepele,” tutur pengajar UPN Veteran tersebut.

Baca juga:

Profil Prihati Pujowaskito, Dokter Jantung yang Kini Jadi Dirut BPJS Kesehatan

Efek Berantai ke Ekonomi

Menurut Achmad, kelas menengah yang tidak termasuk penerima bantuan iuran pemerintah, merupakan kelompok paling rentan terdampak. Mereka juga kontributor utama konsumsi domestik.

Ketika daya beli tertekan, dampaknya langsung terasa pada sektor usaha, terutama UMKM yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. “Penurunan permintaan akan menekan produksi, mengurangi investasi, dan berpotensi meningkatkan pengangguran,” ucap Achmad.

Dengan tingkat pengangguran terbuka masih di kisaran 5 persen, tekanan tambahan terhadap pasar tenaga kerja tentu harus dihindari.

“Dengan kata lain, kenaikan iuran BPJS berisiko menjadi kebijakan yang bersifat kontraktif di tengah kebutuhan akan stimulus ekonomi,” papar Achmad. (Knu)