Rieke Dicopot dari Baleg DPR, Sufmi: Tidak Perlu Jadi Polemik


Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum memastikan soal adanya isi pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari posisi wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) oleh PDIP. Menurut Dasco, dia belum melihat secara formal terkait pergantian tersebut.
"Sampai hari ini saya belum melihat salinan dari surat dari fraksi partai PDIP," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).
Baca Juga
Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR
Menurut anak buah Prabowo Subianto ini, rotasi pergantian posisi menjadi hal yang biasa dilakukan di alat kelengkapan dewan (AKD). Ia menyebut, tidak hanya di Baleg tetapi di beberapa AKD dan komisi itu biasa dilakukan menjelang masa reses atau setelah masa reses untul kebutuhan masing-masing fraksi.
"Saya pikir itu tidak perlu dipolemikkan. Namun rotasi-rotasi adalah hal yang biasa dilakukan tidak hanya di Baleg tetapi di beberapa AKD dan komisi itu biasa dilakukan menjelang masa reses," pungkasnya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan mencopot Rieke Diah Pitaloka dari jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Hal ini berkaitan dengan polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagai ganti Rieke, PDIP kini mempercayakan M. Nurdin untuk memangku jabatan tersebut.
RUU HIP menjadi polemik karena ditolak sejumlah pihak, termasuk ormas Islam. Bahkan, MUI mengeluarkan maklumat pada Jumat (12/6) untuk menolak RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila dengan konsep Trisila dan Ekasila.
Baca Juga
Aksi unjuk rasa pun digelar di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6). Sejumlah ormas Islam ikut serta dalam aksi itu, seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212. Mereka menuntut pembahasan RUU HIP dihentikan. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
