Respon PKS Tanggapi Polemik Bebas Penjara dengan Baca Alquran di Polman

Ilustrasi baca alquran Foto: Antara
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf menilai persoalan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar (Polman) yang menerapkan wajib membaca Al Quran bagi narapidana bebas bersyarat tidak memicu keonaran.
"Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Al Quran itu membuat keonaran di tengah penghuni lapas yang Muslim," ujar Muzzammil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/6).
BACA JUGA: Unjuk Rasa Depan Gedung MK, Massa Baca Alquran dan Orasi
Hal tersebut dikatakan Muzzammil menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang berpandangan persoalan baca Al Quran itu bisa mengganjal narapidana untuk bebas menjadi tertunda.
Anggota Fraksi PKS itu mengatakan, Kepala Lapas Polman, Haryoto, sudah dinonaktifkan karena kebijakan syarat wajib baca Al Quran. Upaya itu sejatinya hanya untuk mendorong narapidana bebas bersyarat agar mau belajar Al Quran.

"Saya kira syarat itu lebih sebagai stimulus agar mereka mau belajar, ketimbang sebagai syarat mutlak," jelasnya.
Menurut dia, sebagaimana dikutip Antara, persoalan menonaktifkan itu menjadi penanda adanya kegerahan sebagian pihak yang tidak nyaman dengan proses Islamisasi di lapas.
BACA JUGA: Sindir Dalil BPN Kutip Alquran, Yusril: Diselesaikan di Akhirat Nanti
Sebelumnya, Yasonna menilai tujuan Haryoto mensyaratkan baca Al Quran itu sebenarnya baik. Namun syarat itu melampaui undang-undang yang berlaku.
"Tujuannya baik, tetapi memaksakan dengan cara begitu kan enggak boleh, akhirnya memancing persoalan," kata Yasonna. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat

Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'

Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat

Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD

PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif

Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi

PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
