Puan Maharani Dilaporkan ke MKD DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 September 2022
Puan Maharani Dilaporkan ke MKD DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna DPR pada 6 September 2022 lalu berbuntut panjang.

Eks Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Antikorupsi (Kamaksi) Joko Priyoski melaporkan Puan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Baca Juga

Cak Imin-Puan Akan Bertemu dalam Waktu Dekat

Joko melaporkan Puan lantaran merayakan ultah saat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI atas viralnya video perayaan ultah beliau pada tanggal 6 yang lalu. Saat massa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima para pengunjuk rasa, malah melakukan euforia dalam gedung ini," kata Joko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Joko mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari kritik positif kepada Ketua DPR agar memanfaatkan gedung perlemen sebagai sarana aspirasi masyarakat. Dia berharap Puan dan anggota DPR lainnya memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

"Artinya ke depannya berharap gedung ini jadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, tidak lagi menjadi perayaan-perayaan seremoni atau euforia belaka. Apalagi beliau kita tahu beliau mau jadi capres, harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi," tegas dia.

Baca Juga

Puan Siap Bawa Aspirasi Penolakan Kenaikan BBM ke Pemerintah

Joko berharap MKD memproses laporannya dan memberikan sanksi teguran kepada politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. Selain itu, dia berharap Puan menyampaikan permohonan maaf atas viral video tersebut.

"Kami minta Ibu Puan minta maaf atas viralnya video perayaan ultah tersebut. Dan juga merespon aspirasi masyarakat utamanya soal dampak kenaikan harga BBM," ujarnya.

Joko juga menjelaskan alasan pihaknya hanya melaporkan Puan dan bukan anggota DPR yang mengucapkan selamat ulang tahun ke Puan. Pasalnya, kata dia, Puan merupakan pimpinan sidang, yang seharusnya melakukan skor sidang Paripurna untuk merayakan HUT Puan.

"Dan ini lebih baik menerima perwakilan pengunjuk rasa daripada diterusin. Ini kan aneh, nggak diskorsing, tiba-tiba pada berdiri nyanyi-nyanyi di gedung terhormat ini. Hati kita miris, saya sadar mungkin di balik ini ada pro kontra, tapi pada hari ini saya datang sebagai aktivis saya punya nurani, tidak bermaksud menyerang beliau, ke depan cobalah lebih peka," tutup Joko. (Pon)

Baca Juga

Lakukan Rekonsiliasi, Ganjar Usul Puan Silaturahmi Politik Dengan Semua Parpol

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - 2 jam lalu
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan