Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Puan Maharani Dilaporkan ke MKD DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 September 2022
Puan Maharani Dilaporkan ke MKD DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna DPR pada 6 September 2022 lalu berbuntut panjang.

Eks Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Antikorupsi (Kamaksi) Joko Priyoski melaporkan Puan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Baca Juga

Cak Imin-Puan Akan Bertemu dalam Waktu Dekat

Joko melaporkan Puan lantaran merayakan ultah saat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI atas viralnya video perayaan ultah beliau pada tanggal 6 yang lalu. Saat massa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima para pengunjuk rasa, malah melakukan euforia dalam gedung ini," kata Joko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Joko mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari kritik positif kepada Ketua DPR agar memanfaatkan gedung perlemen sebagai sarana aspirasi masyarakat. Dia berharap Puan dan anggota DPR lainnya memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

"Artinya ke depannya berharap gedung ini jadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, tidak lagi menjadi perayaan-perayaan seremoni atau euforia belaka. Apalagi beliau kita tahu beliau mau jadi capres, harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi," tegas dia.

Baca Juga

Puan Siap Bawa Aspirasi Penolakan Kenaikan BBM ke Pemerintah

Joko berharap MKD memproses laporannya dan memberikan sanksi teguran kepada politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. Selain itu, dia berharap Puan menyampaikan permohonan maaf atas viral video tersebut.

"Kami minta Ibu Puan minta maaf atas viralnya video perayaan ultah tersebut. Dan juga merespon aspirasi masyarakat utamanya soal dampak kenaikan harga BBM," ujarnya.

Joko juga menjelaskan alasan pihaknya hanya melaporkan Puan dan bukan anggota DPR yang mengucapkan selamat ulang tahun ke Puan. Pasalnya, kata dia, Puan merupakan pimpinan sidang, yang seharusnya melakukan skor sidang Paripurna untuk merayakan HUT Puan.

"Dan ini lebih baik menerima perwakilan pengunjuk rasa daripada diterusin. Ini kan aneh, nggak diskorsing, tiba-tiba pada berdiri nyanyi-nyanyi di gedung terhormat ini. Hati kita miris, saya sadar mungkin di balik ini ada pro kontra, tapi pada hari ini saya datang sebagai aktivis saya punya nurani, tidak bermaksud menyerang beliau, ke depan cobalah lebih peka," tutup Joko. (Pon)

Baca Juga

Lakukan Rekonsiliasi, Ganjar Usul Puan Silaturahmi Politik Dengan Semua Parpol

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Duel Politik Kaesang vs Puan di Dapil V Jateng, Anak Jokowi Buka-bukaan Taktik
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi maju DPR 2029 di Dapil V Jateng. Potensi head to head dengan Puan Maharani, putri Megawati, jadi sorotan.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Duel Politik Kaesang vs Puan di Dapil V Jateng, Anak Jokowi Buka-bukaan Taktik
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berbagai tantangan masih dihadapi anak-anak Indonesia, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan, perkawinan usia dini, eksploitasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Bagikan