PSI Nilai Pemprov DKI Kecolongan soal Holywings


Satpol PP berjaga saat melakukan penyegelan outlet Holywings di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (28/6). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
MerahPutih.com - Sejumlah pihak merespons penutupan 12 outlet Holywings di Jakarta terkait kasus promosi miras bernada penodaan agama.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai kebijakan tersebut bukti Pemprov DKI telah lalai dalam menegakan izin usaha di wilayahnya. Menurutnya, DKI kecolongan soal izin Holywings.
Baca Juga
Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial
"Harusnya Pemprov malu karena kecolongan ini. Jangan sampai penindakannya tebang pilih, coba diperiksa lagi izin-izin usaha tempat lain. Kasihan mereka yang sudah taat hukum, pasti ada kecemburuan," kata Anggara di Jakarta, Kamis (30/6).
Baca Juga
Ara juga mempertanyakan langkah Pemprov DKI yang baru bertindak permasalahan izin itu setelah viralnya kasus Holywings.
"Outlet-outlet ini bukan baru berdiri satu dua minggu, kenapa bisa sampai lolos dari pengawasan? Jangan-jangan banyak usaha lain yang tidak ikut aturan tapi beroperasi, kami harap dapat ditinjau lagi," ujar Ara - panggilan akrabnya.
Selain itu, Ara juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga berperan aktif melakukan perlindungan pada ribuan karyawan outlet Holywings yang ditutup agar dapat tetap terpenuhi haknya.
"Disnakertrans harus memantau nasib karyawan gerai yang ditutup. Jangan sampai nanti ada kasus hak-haknya tidak terpenuhi. Dampingi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup Ara. (Asp)
Baca Juga
DPRD Minta Kadis Parekraf Bertanggung Jawab atas Operasional Holywings
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
