Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 Juni 2022
Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah

Rapat DPRD DKI terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kafe Holywings dianggap kelewatan batas dalam menjalankan usaha. Sebab, selama pembukaannya Holywings kerap menimbulkan masalah.

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, ketika masa pengetatan PSBB, Holywings melakukan pelanggaran aturan prokes yang dibuat Pemerintah DKI guna menekan penyebaran kasus COVID-19. Holywings beroperasi hingga tengah malam dan menimbulkan kerumunan.

Lalu, belum lama ini Bar Holywings berulah lagi promosi minuman beralkohol kontroversial.

Baca Juga:

Wagub DKI Buka Suara soal Nasib Pekerja Holywings usai Izin Usaha Dicabut

Gilber melanjutkan, parahnya lagi, setelah ditelusuri oleh Pemerintah DKI, Holywings dinilai menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait izin penjualan minuman beralkohol.

"Dulu COVID-19 kalian kumpul-kumpul, bukan kali ini kalian bikin masalah," kata Gilbert Simanjuntak saat rapat terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan (penjelasan kasus Bungkus Night dan Holywings), di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Mestinya, kata Gilbert, Holywings mengambil pelajaran dari kasus lain dalam dugaan penistaan agama.

Baca Juga:

Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings

Saking geramnya, Politikus Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa tidak pantas pihak Kafe dan Bar Wolywings ikut hadir dalam rapat di gedung DPRD.

"Sebenarnya anda tidak layak duduk di sini (gedung DPRD). Ini pelecehan," tegasnya.

Menurut Gilbert, persoalan ini pasti akan terus terjadi bukan hanya Kafe dan Bar Holywings, jika Pemerintah DKI Jakarta tak melakukan pengawasan ekstra ketat di tempat hiburan di ibu kota. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Cek Kafe Holywings di Pondok Indah yang Katanya Belum Ditutup

Foto Asropih di gedung dprd dki

#DPRD DKI Jakarta #Tempat Hiburan Malam # Penistaan Agama #Kasus Penistaan Agama
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabut Izin 2 Tempat Hiburan di Jakbar, Terjerat Kasus Narkoba
Pencabutan izin operasional tersebut menjadi bagian komitmen Pemprov DKI menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta kualitas ekosistem pariwisata dan hiburan di Jakarta.
Dwi Astarini - Sabtu, 16 Mei 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabut Izin 2 Tempat Hiburan di Jakbar, Terjerat Kasus Narkoba
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan