Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah


Rapat DPRD DKI terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Kafe Holywings dianggap kelewatan batas dalam menjalankan usaha. Sebab, selama pembukaannya Holywings kerap menimbulkan masalah.
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, ketika masa pengetatan PSBB, Holywings melakukan pelanggaran aturan prokes yang dibuat Pemerintah DKI guna menekan penyebaran kasus COVID-19. Holywings beroperasi hingga tengah malam dan menimbulkan kerumunan.
Lalu, belum lama ini Bar Holywings berulah lagi promosi minuman beralkohol kontroversial.
Baca Juga:
Wagub DKI Buka Suara soal Nasib Pekerja Holywings usai Izin Usaha Dicabut
Gilber melanjutkan, parahnya lagi, setelah ditelusuri oleh Pemerintah DKI, Holywings dinilai menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait izin penjualan minuman beralkohol.
"Dulu COVID-19 kalian kumpul-kumpul, bukan kali ini kalian bikin masalah," kata Gilbert Simanjuntak saat rapat terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan (penjelasan kasus Bungkus Night dan Holywings), di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).
Mestinya, kata Gilbert, Holywings mengambil pelajaran dari kasus lain dalam dugaan penistaan agama.
Baca Juga:
Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings
Saking geramnya, Politikus Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa tidak pantas pihak Kafe dan Bar Wolywings ikut hadir dalam rapat di gedung DPRD.
"Sebenarnya anda tidak layak duduk di sini (gedung DPRD). Ini pelecehan," tegasnya.
Menurut Gilbert, persoalan ini pasti akan terus terjadi bukan hanya Kafe dan Bar Holywings, jika Pemerintah DKI Jakarta tak melakukan pengawasan ekstra ketat di tempat hiburan di ibu kota. (Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Cek Kafe Holywings di Pondok Indah yang Katanya Belum Ditutup
Foto Asropih di gedung dprd dki
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
