Andika Pratama
MerahPutih.com - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2022 disepakati sebesar Rp 84,8 triliun. Jumlah itu naik 6,25 persen dibandingkan RAPBD tahun 2020.
Menyikapi besarnya RAPBD DKI 2022, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penggunaan uang rakyat tersebut.
Baca Juga
RAPBD DKI 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Optimistis Ekonomi DKI Tumbuh Pesat
Catatan pertama yakni, keterlambatan pembahasan APBD 2022 yang baru dimulai pada bulan Oktober 2021, padahal menurut Permendagri 27 Tahun 2021, KUA PPAS 2022 seharusnya sudah diserahkan pada minggu kedua Juli 2021.
Selain itu, PSI juga mengkritik proyeksi pendapatan pajak khususnya untuk sektor restoran, hotel, dan hiburan yang terlalu tinggi di tengah upaya pemulihan ekonomi.
“Fraksi PSI menyoroti pengelolaan aset daerah senilai lebih dari Rp 540 Triliun namun belum terdata dengan baik dan pendapatan dari penggunaannya masih sangat rendah," kata anggota Fraksi PSI Justin Adrian di Jakarta Senin (16/11).
Selain itu partai yang kini dikomandoi Giring Ganesha menuturkan, pihaknya kini konsisten menagih pengembalian commitment fee Formula E yang sudah dibayarkan sebesar Rp 560 miliar serta perbaikan feasibility study yang diamanatkan laporan hasil pemeriksaan BPK.
Baca Juga
PDIP Janji Pelototi RAPBD-P DKI 2021 untuk Coret Anggaran Formula E
PSI juga memberikan catatan terhadap minimnya penganggaran untuk menanggulangi kebakaran, pengadaan perangkat IT dengan harga tinggi, tidak memadainya PMD untuk PAM Jaya terkait penyediaan air bersih, ketimpangan pembangunan Kepulauan Seribu dan transparansi pengadaan tanah.
Lalu diharapkan pembangunan sumur resapan dapat benar-benar diperhitungkan dampaknya untuk penanggulangan banjir.
"Penjelasan terhadap rencana pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), dan perhatian terhadap inklusivitas fasilitas olahraga untuk penyandang disabilitas," ucap Justin.
Penguatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk penanggulangan wabah dan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan juga menjadi poin catatan penting Fraksi PSI terhadap RAPBD 2022.
“Akhir kata kami berharap APBD 2022 yang merupakan APBD terakhir di masa jabatan Pak Gubernur dapat diprioritaskan untuk melunasi janji-janji kampanye dan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.” tutup Justin. (Asp)
Baca Juga
