PDIP Janji Pelototi RAPBD-P DKI 2021 untuk Coret Anggaran Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 14 Oktober 2021
PDIP Janji Pelototi RAPBD-P DKI 2021 untuk Coret Anggaran Formula E

Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/ HO-DPRD DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berjanji mencoret anggaran penyokong perhelatan ajang Formula E. Aksi ini bakal dilakukan pada pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2021 pada pekan depan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan, anggotanya di komisi akan menyisir setiap SKPD-SKPD yang memuat anggaran berkaitan dengan pagelaran Formula E.

"Ya nanti di RAPBD perubahan 2021 nanti akan kita pelototin, muncul gak?" kata Gembong saat dikonfirmasi Merahputih.com, Kamis (14/10).

Baca Juga:

Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Lebih lanjut, kata Gembong, jika dari lima komisi yang ada di DPRD, hanya Komisi C yang tidak memuat anggaran terkait penunjang event Formula E. Dari empat komisi itu, diyakini Gembong, tidak akan diloloskan anggaran Formula E.

"Karena anggaran Formula E itu menyebar di hampir semua SKPD kan ya sebagai penunjang pelaksanaan balapan Formula E. Jadi nanti detailnya di RAPBD," tuturnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA


Anggota Komisi A DPRD DKI ini bilang, bila rapat paripurna (rapur) hari ini merupakan memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan DKI 2021 yang dibahas di Puncak, Bogor beberapa hari lalu.

Dalam rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan DKI 2021, anggaran Formula E diusulkan untuk ditiadakan.

"Di plafon anggaran sementara belum ada. Tapi nanti akan kita lihat ketika nanti sudah RAPBD Perubahan," tuturnya.

Baca Juga:

Revitalisasi Monas tak Berkaitan dengan Ajang Formula E

Gembong juga mengajak, awak media untuk mengikuti pembahasan RAPBD Perubahan, sehingga, kata dia, bisa bersama-sama menyisir anggaran Formula E agar tak lolos diparipurnakan.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam rapat pimpinan gabungan telah disepakati kalau rancangan KUPA-PPAS APBD DKI adalah sebesar Rp 79,52 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Bantah Formula E Batal Digelar Gegara Urusan Politis

#DPRD DKI Jakarta #Formula E #Gembong Warsono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan