Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Oktober 2021
Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). (ANTARA/Arindra Meodia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya Fraksi PDIP melobi anggota fraksi lain untuk ikut dalam usulan hak interpelasi Formula E tidak membuahkan hasil.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku, seaktif apapun PDIP melobi anggota dewan dari partai lain, jika pimpinan fraksi mereka di DPRD tak mengizinkan, lobi hanya sia-sia.

Baca Juga

PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan

"Saya pikir percuma juga kita lobi, pada ujungnya kan keputusan partai masing-masing. Apakah dia (anggota DPRD yang dilobi) akan berubah haluan atau tidak, kita serahkan ke pimpinan partai masing-masing," kata Gembong kepada wartawan, Senin (13/10).

Dengan demikian, PDIP tak lagi berusaha merayu anggota fraksi lain untuk gabung mengusulkan hak interpelasi. Meskipun, ia mengklaim bahwa banyak masyarakat yang mendukung langkah PDIP tersebut.

"Ya begitu, pada akhirnya yang di lobi harus manut sama pimpinan fraksinya. Walaupun, masyarakat yang diwakili mereka menghendaki penundaan Formula E di saat kondisi pandemi," ungkap Gembong.

Gembong menegaskan partainya akan tetap menjalankan upaya perwujudan interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

Lagipula, jika fraksi lain seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP-PKB ingin tegas menyatakan penolakan interpelasi, Gembong meminta hal itu diungkapkan dalam rapat paripuna penentuan interpelasi.

"Interpelasi belum berakhir. Untuk mengakhiri interpelasi itu di paripuna, bukan di warung kopi. Silakan penolakan disampaikan di paripuna dengan segala argumen yang mereka miliki," jelas dia.

Beberapa waktu lalu, sesaat setelah PDIP dan PSI mengajukan usulan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI, kedua partai ini bergerilya melakukan lobi kepada anggota fraksi lain untuk bergabung dalam rapat paripurna.

Lobi-lobi tersebut terus dilakukan. Bahkan, pada pertengahan September lalu, Gembong mengaku PDIP mendapat respons positif dari anggota fraksi lain yang tak disebutkan namanya.

Sampai akhirnya, rapat paripuna penentuan interpelasi digelar pada 28 September 2021. Ternyata, hanya ada 32 Anggota DPRD yang hadir, yakni 25 Anggota Fraksi PDIP dan 7 Anggota Fraksi PSI.

Sayangnya, lobi tersebut tak membuahkan hasil, sehingga rapat paripuna tak mencapai kuorum kehadiran 50 persen + 1 orang anggota. Rapat paripuna pun akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). (Knu)

Baca Juga

Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E

#Breaking #DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 37 menit lalu
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Kasus ini mencuat setelah Nikita mengancam Reza Gladys untuk membayar Rp 4 miliar sebagai uang tutup mulut terkait produk skincare yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan