Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Oktober 2021
Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). (ANTARA/Arindra Meodia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Upaya Fraksi PDIP melobi anggota fraksi lain untuk ikut dalam usulan hak interpelasi Formula E tidak membuahkan hasil.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku, seaktif apapun PDIP melobi anggota dewan dari partai lain, jika pimpinan fraksi mereka di DPRD tak mengizinkan, lobi hanya sia-sia.

Baca Juga

PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan

"Saya pikir percuma juga kita lobi, pada ujungnya kan keputusan partai masing-masing. Apakah dia (anggota DPRD yang dilobi) akan berubah haluan atau tidak, kita serahkan ke pimpinan partai masing-masing," kata Gembong kepada wartawan, Senin (13/10).

Dengan demikian, PDIP tak lagi berusaha merayu anggota fraksi lain untuk gabung mengusulkan hak interpelasi. Meskipun, ia mengklaim bahwa banyak masyarakat yang mendukung langkah PDIP tersebut.

"Ya begitu, pada akhirnya yang di lobi harus manut sama pimpinan fraksinya. Walaupun, masyarakat yang diwakili mereka menghendaki penundaan Formula E di saat kondisi pandemi," ungkap Gembong.

Gembong menegaskan partainya akan tetap menjalankan upaya perwujudan interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

Lagipula, jika fraksi lain seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP-PKB ingin tegas menyatakan penolakan interpelasi, Gembong meminta hal itu diungkapkan dalam rapat paripuna penentuan interpelasi.

"Interpelasi belum berakhir. Untuk mengakhiri interpelasi itu di paripuna, bukan di warung kopi. Silakan penolakan disampaikan di paripuna dengan segala argumen yang mereka miliki," jelas dia.

Beberapa waktu lalu, sesaat setelah PDIP dan PSI mengajukan usulan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI, kedua partai ini bergerilya melakukan lobi kepada anggota fraksi lain untuk bergabung dalam rapat paripurna.

Lobi-lobi tersebut terus dilakukan. Bahkan, pada pertengahan September lalu, Gembong mengaku PDIP mendapat respons positif dari anggota fraksi lain yang tak disebutkan namanya.

Sampai akhirnya, rapat paripuna penentuan interpelasi digelar pada 28 September 2021. Ternyata, hanya ada 32 Anggota DPRD yang hadir, yakni 25 Anggota Fraksi PDIP dan 7 Anggota Fraksi PSI.

Sayangnya, lobi tersebut tak membuahkan hasil, sehingga rapat paripuna tak mencapai kuorum kehadiran 50 persen + 1 orang anggota. Rapat paripuna pun akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). (Knu)

Baca Juga

Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E

#Breaking #DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Penembak Charlie Kirk Tertangkap, Diserahkan sang Ayah setelah 33 Jam Buron
Robinson diidentifikasi setelah ayahnya mengenali wajah sang anak dari foto-foto yang dirilis aparat.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
 Penembak Charlie Kirk Tertangkap, Diserahkan sang Ayah setelah 33 Jam Buron
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Ledakan Hebat Guncang Pamulang: Rumah Hancur, 7 Orang Luka Termasuk Bayi
Kondisi rumah warga hancur berantakan, dengan atap bangunan jebol dan tembok rumah ambrol pasca-ledakan di Pondok Cabe Ilir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Ledakan Hebat Guncang Pamulang: Rumah Hancur, 7 Orang Luka Termasuk Bayi
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Fraksi Gerindra Langsung Proses Mekanismenya
Politikus Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Fraksi Gerindra Langsung Proses Mekanismenya
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan