PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Oktober 2021
PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022

Formula E. Foto: Instagram/fiaformulae

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang hingga kini belum memberikan dokumen resmi terkait perubahan anggaran rencana Formula E.

Padahal pada pembahasan APBD 2020 yang lalu terdapat permohonan anggaran Formula E senilai Rp 1,13 triliun, lalu sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar.

Baca Juga

Wagub DKI Bantah Formula E Batal Digelar Gegara Urusan Politis

“Patut dipertanyakan ke mana selisih anggaran sebesar Rp 790,73 miliar itu mengalir? Bagaimana tiba-tiba bisa berkurang drastis kalau tidak PSI yang sedari awal terus berkoar-koar ada yang tidak beres dengan Formula E?” tanya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar di Jakarta, Senin (11/10).

Fraksi PSI dengan tegas menolak pengajuan anggaran Formula E pada rapat pembahasan anggaran APBD 2022 dan berharap fraksi lain juga menolak anggaran Formula E yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

"Kami akan terus kejar kejelasan Formula E dan tidak akan membiarkan uang warga Jakarta dihambur-hamburkan untuk balapan,” tegas Michael.

Jalur Formula E yang diumumkan di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). Foto: Dok. Formula E Indonesia
Jalur Formula E yang diumumkan di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). Foto: Dok. Formula E Indonesia

Untuk memperjuangkan uang rakyat di dalam program Formula E, PSI tetap bersikeras menggulirkan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan. PSI juga membantah menarik diri dari pengajuan interpelasi Formula E Jakarta.

Michael pun memastikan Fraksi PSI tetap memperjuangkan dan memantau proses pengajuan hak interpelasi tersebut.

"Keliru kalau dibilang kami membatalkan apalagi menarik diri. Pengajuan sudah resmi diajukan dan tidak bisa begitu saja ditarik. Saya instruksikan kepada Fraksi, perjuangkan terus Hak Interpelasi sampai berhasil,” ujarnya.

Saat ini pengajuan interpelasi ditunda hingga penjadwalan kembali agenda rapat paripurna melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI. Selain terus melakukan lobi kepada Fraksi lain, PSI juga fokus memantau rencana penyelenggaraan Formula E dalam rapat pembahasan anggaran.

Terlebih Pemprov DKI Jakarta melalui rilis Dinas Komunikasi, sudah merevisi dan mengaku Formula E tak akan pakai APBD.

“Ini yang akan kami buktikan dan kawal di pembahasan anggaran, bukan berarti interpelasi sudah gugur,” tegasnya. (Asp)

Baca Juga

Ini Alasan Pemprov DKI Batal Pakai Monas Jadi Sirkuit Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan