PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Oktober 2021
PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022

Formula E. Foto: Instagram/fiaformulae

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang hingga kini belum memberikan dokumen resmi terkait perubahan anggaran rencana Formula E.

Padahal pada pembahasan APBD 2020 yang lalu terdapat permohonan anggaran Formula E senilai Rp 1,13 triliun, lalu sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar.

Baca Juga

Wagub DKI Bantah Formula E Batal Digelar Gegara Urusan Politis

“Patut dipertanyakan ke mana selisih anggaran sebesar Rp 790,73 miliar itu mengalir? Bagaimana tiba-tiba bisa berkurang drastis kalau tidak PSI yang sedari awal terus berkoar-koar ada yang tidak beres dengan Formula E?” tanya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar di Jakarta, Senin (11/10).

Fraksi PSI dengan tegas menolak pengajuan anggaran Formula E pada rapat pembahasan anggaran APBD 2022 dan berharap fraksi lain juga menolak anggaran Formula E yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

"Kami akan terus kejar kejelasan Formula E dan tidak akan membiarkan uang warga Jakarta dihambur-hamburkan untuk balapan,” tegas Michael.

Jalur Formula E yang diumumkan di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). Foto: Dok. Formula E Indonesia
Jalur Formula E yang diumumkan di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). Foto: Dok. Formula E Indonesia

Untuk memperjuangkan uang rakyat di dalam program Formula E, PSI tetap bersikeras menggulirkan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan. PSI juga membantah menarik diri dari pengajuan interpelasi Formula E Jakarta.

Michael pun memastikan Fraksi PSI tetap memperjuangkan dan memantau proses pengajuan hak interpelasi tersebut.

"Keliru kalau dibilang kami membatalkan apalagi menarik diri. Pengajuan sudah resmi diajukan dan tidak bisa begitu saja ditarik. Saya instruksikan kepada Fraksi, perjuangkan terus Hak Interpelasi sampai berhasil,” ujarnya.

Saat ini pengajuan interpelasi ditunda hingga penjadwalan kembali agenda rapat paripurna melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI. Selain terus melakukan lobi kepada Fraksi lain, PSI juga fokus memantau rencana penyelenggaraan Formula E dalam rapat pembahasan anggaran.

Terlebih Pemprov DKI Jakarta melalui rilis Dinas Komunikasi, sudah merevisi dan mengaku Formula E tak akan pakai APBD.

“Ini yang akan kami buktikan dan kawal di pembahasan anggaran, bukan berarti interpelasi sudah gugur,” tegasnya. (Asp)

Baca Juga

Ini Alasan Pemprov DKI Batal Pakai Monas Jadi Sirkuit Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Bagikan