Presiden PKS Dukung Jokowi Tolak Pemulangan ISIS Eks WNI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Februari 2020
Presiden PKS Dukung Jokowi Tolak Pemulangan ISIS Eks WNI

Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) seusai Pembukaan Training Orientasi PKS Jawa Barat di Kota Bandung, Minggu (9/2/2020). (Dok Humas PKS Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak pulangkan sekitar 600 orang asal Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Menurutnya, keberadaan anggota ISIS eks WNI tersebut merupakan masalah yang pelik.

"Kita harus melihatnya dari berbagai sisi ya, terutama dari sisi, pertama ya status kewarganegaraan mereka. Karena mereka pergi ke sana atas inisiatif sendiri, bahkan di antara mereka ada yang membakar paspornya dan sebagainya," kata Sohibul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Baca Juga:

Langkah Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Kaidah Ajaran Islam

Sohibul mengakui tak mudah memperlakukan ratusan orang asal Indonesia yang memilih bergabung ke ISIS itu dengan warga negara yang normal. Menurutnya, banyak persoalan yang akan muncul ketika mereka dipulangkan ke tanah air.

"Karena itu, kami PKS menghormati apa yang menjadi sikap pemerintah saat ini," ujar Sohibul.

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko
Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

Kendati demikian, Sohibul meminta pemerintah melakukan pemetaan secara detail terhadap 689 anggota ISIS eks WanI yang berada dalam kamp penampungan di Turki dan Suriah itu.

Menurut Sohibul, ada dari mereka yang ikut ke Suriah karena diajak oleh orang tua. Pun tertipu oleh propaganda ISIS. Sohibul mendukung rencana pemerintah yang hanya ingin memulangkan anak-anak asal Indonesia di bawah usia 10 tahun.

Baca Juga:

LPSK: Anak dan Istri Eks WNI Kombatan ISIS Bukan Korban

"Jadi kalau anak-anak saya kira, ya mereka juga datang ke sana tidak happy, bawa ke sini mereka bisa kita bina kembali," imbuhnya.

Sohibul menyatakan, pemerintah bisa mengubah pola pikir anak-anak yang hidup di wilayah perang itu lewat pendidikan. Selain itu, para anak-anak ini akan merasa berterima kasih kalau mereka diterima kembali di Indonesia.

"Mereka saya yakin seyakin-yakinnya, kalau mereka diberikan pendidikan yang baik, insyaallah mereka akan tumbuh tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS

#PKS #ISIS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan