PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah

PPKM Darurat. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Merahputih.com - DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai kepemimpinan yang lemah jadi penyebab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif. PKS mengutip data dari Google Traffic, bahwa jumlah mobilitas masyarakat tidak berkurang drastis selama PPKM darurat, hanya 20-30 persen.
Ketua bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup PKS, Mardani Ali Sera menilai, ada beberapa keputusan pemerintah pusat tidak dilakukan di tingkat daerah. Sehingga, membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya.
Baca Juga:
Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah
“Dari awal sudah salah, tidak akurat karena tidak melibatkan pakar. Dan komen-komennya meremehkan COVID-19, kemudian masyarakat yang jadi korban.” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).
Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Menurutnya, selama kasus belum bisa tertangani, maka mobilitas harus tetap diturunkan agar COVID-19 tidak semakin menyebar.

“Yang dilakukan tentu yang pertama meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah itu punya anggaran, punya pasukan, punya ASN, ayo jagain rakyat," beber dia.
Menurut Mardani, PPKM Darurat tak maksimal dalam menggunakan pendekatan teknologi, padahal lebih sederhana. "Pakar teknologi sudah banyak mengemukakan bisa melalui SMS blasting untuk semua hidupkan GPS sehingga akan ketahuan di Google Traffic," jelas Mardani.
Baca Juga:
Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya
Terkait anggaran bantuan sosial oleh pemerintah, Mardani mengungkapan bahwa sebenarnya pemerintah bukan kekurangan anggaran. Justru masih kesulitan dalam pendistribusian bantuan.
"Penyerapan anggaran nasional hingga bulan Juli masih rendah yaitu sekitar 28 persen dan masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah," sebut Mardani. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat

Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID

Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD

PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif

Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi

PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB

Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR

Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
