PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Juli 2021
PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah

PPKM Darurat. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai kepemimpinan yang lemah jadi penyebab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif. PKS mengutip data dari Google Traffic, bahwa jumlah mobilitas masyarakat tidak berkurang drastis selama PPKM darurat, hanya 20-30 persen.

Ketua bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup PKS, Mardani Ali Sera menilai, ada beberapa keputusan pemerintah pusat tidak dilakukan di tingkat daerah. Sehingga, membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah

“Dari awal sudah salah, tidak akurat karena tidak melibatkan pakar. Dan komen-komennya meremehkan COVID-19, kemudian masyarakat yang jadi korban.” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).

Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Menurutnya, selama kasus belum bisa tertangani, maka mobilitas harus tetap diturunkan agar COVID-19 tidak semakin menyebar.

Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

“Yang dilakukan tentu yang pertama meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah itu punya anggaran, punya pasukan, punya ASN, ayo jagain rakyat," beber dia.

Menurut Mardani, PPKM Darurat tak maksimal dalam menggunakan pendekatan teknologi, padahal lebih sederhana. "Pakar teknologi sudah banyak mengemukakan bisa melalui SMS blasting untuk semua hidupkan GPS sehingga akan ketahuan di Google Traffic," jelas Mardani.

Baca Juga:

Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya

Terkait anggaran bantuan sosial oleh pemerintah, Mardani mengungkapan bahwa sebenarnya pemerintah bukan kekurangan anggaran. Justru masih kesulitan dalam pendistribusian bantuan.

"Penyerapan anggaran nasional hingga bulan Juli masih rendah yaitu sekitar 28 persen dan masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah," sebut Mardani. (Knu)

#PPKM #PPKM Darurat #PKS #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Bagikan