Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai kepemimpinan yang lemah jadi penyebab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif. PKS mengutip data dari Google Traffic, bahwa jumlah mobilitas masyarakat tidak berkurang drastis selama PPKM darurat, hanya 20-30 persen.
Ketua bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup PKS, Mardani Ali Sera menilai, ada beberapa keputusan pemerintah pusat tidak dilakukan di tingkat daerah. Sehingga, membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya.
Baca Juga:
Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah
“Dari awal sudah salah, tidak akurat karena tidak melibatkan pakar. Dan komen-komennya meremehkan COVID-19, kemudian masyarakat yang jadi korban.” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).
Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Menurutnya, selama kasus belum bisa tertangani, maka mobilitas harus tetap diturunkan agar COVID-19 tidak semakin menyebar.
“Yang dilakukan tentu yang pertama meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah itu punya anggaran, punya pasukan, punya ASN, ayo jagain rakyat," beber dia.
Menurut Mardani, PPKM Darurat tak maksimal dalam menggunakan pendekatan teknologi, padahal lebih sederhana. "Pakar teknologi sudah banyak mengemukakan bisa melalui SMS blasting untuk semua hidupkan GPS sehingga akan ketahuan di Google Traffic," jelas Mardani.
Baca Juga:
Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya
Terkait anggaran bantuan sosial oleh pemerintah, Mardani mengungkapan bahwa sebenarnya pemerintah bukan kekurangan anggaran. Justru masih kesulitan dalam pendistribusian bantuan.
"Penyerapan anggaran nasional hingga bulan Juli masih rendah yaitu sekitar 28 persen dan masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah," sebut Mardani. (Knu)
