Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Oktober 2020
Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Aksi kecam majalah Charlie Hebdo Prancis di depan Kedutaan Prancis di Teheran. Majid Asgaripour/WANA (West /Asia News Agency) via REUTERS/NZ/djo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Emannuel Macron soal agama Islam memicu kontroversi di kalangan umat beragama. Bahkan, beberapa negara muslim menyerukan boikot terhadap produk-produk Perancis.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal mengusulkan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali berbagai bentuk kerja sama dengan Prancis, termasuk rencana pembelian jet tempur Rafale.

"Sampai Presiden Prancis Emannuel Macron menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam terkait pernyataannya dan menghentikan penghinaan simbol Islam seperti pembuatan karikatur Nabi Muhammad," jelas Muhammad dalam keteranganya, Selasa (27/10).

Baca Juga:

Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis

Ia menambahkan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan menjaga toleransi beragama serta perdamaian dunia, Iqbal eminta Kemenlu RI untuk mengajukan protes keras terhadap pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron.

"Apalagi Indonesia juga merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mestinya juga mengimbau negara-negara agar menjaga perdamaian dunia," jelas Iqbal.

DPR juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron yang mengatakan bahwa “Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia”.

Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan aksi anti Islamophobia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melawan stigma terhadap Islam setelah banyak terjadi aksi teror di berbagai belaha dunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan aksi anti Islamophobia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melawan stigma terhadap Islam setelah banyak terjadi aksi teror di berbagai belaha dunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Macron kembali mengeluarkan pernyataan yang berbau islamfobia terkait seorang Guru dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Dia mengatakan bahwa sang guru “dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita”.

"Artinya Macron mendukung atas penerbitan kartun Nabi Muhammad. Padahal dalam Islam, tokoh Nabi tidak boleh digambarkan seperti manusia, karena hal itu adalah bentuk penghinaan," jelas Iqbal.

Iqbal mengakui, ia memang tidak setuju dengan cara main hakim sendiri kepada guru tersebut, tetapi Pemerintah Perancis seharusnya juga memberikan hukuman kepada siapapun penghina Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

Pencoret 'Anti Islam' Musala di Tangerang Akui Belajar Agama dari Youtube

Sehingga ke depannya tidak ada lagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan simbol-simbol Islam atau agama lainnya agar toleransi beragama dapat tercipta dengan baik dan saling menghargai antar-umat beragama.

"Pernyataan Macron sangat berbahaya karena turut menyebarkan kebencian di antara masyarakat dunia," jelas dia.

Prancis, lanjut Iqbal, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Macron harusnya memberikan pernyataan yang menyejukkan untuk menciptakan perdamaian antar-negara.

"Bukan malah membuat perpecahan dan bahkan konflik antar-negara seperti yang terjadi akhir-akhir ini," tutup Iqbal. (Knu)

Baca Juga:

Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam

#Prancis #DPR #Islamophobia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Botok juga menegaskan bahwa dana pemberangkatan massa menuju Jakarta murni hasil gotong royong tanpa sponsor kelompok tertentu
Angga Yudha Pratama - 16 menit lalu
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Indonesia
DPR Dukung Pencabukan Izin Perusahaan Pembakar Hutan, Sudah Rugikan Rakyat
Pencahutan izin harus menjadi pilihan serius apabila dari hasil penyelidikan dan pembuktian hukum ditemukan bahwa kebakaran terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian perusahaan dalam mengelola areal konsesinya.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 15 menit lalu
DPR Dukung Pencabukan Izin  Perusahaan Pembakar Hutan, Sudah Rugikan Rakyat
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Massa Sempat Ricuh Mas Botok Pati Masuk Mobil Polisi di DPR, Polda Tepis Isu Penangkapan
Sebagian massa Pati di lokasi mengira Mas Botok akan diamankan kepolisian. Karena situasi di lokasi semakin ramai, akhir batal berangkat ke Polda.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 Agustus 2026
Massa Sempat Ricuh Mas Botok Pati Masuk Mobil Polisi di DPR, Polda Tepis Isu Penangkapan
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi Perwakilan Warga Pati di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati (FKRP) di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 24 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi Perwakilan Warga Pati di Gedung DPR
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
Bahas RUU TPPO, DPR Beri Sinyal Lahirnya Badan Baru di RI
Komisi XIII DPR memberi sinyal revisi UU TPPO bisa melahirkan badan baru khusus untuk menangani perdagangan orang.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
Bahas RUU TPPO, DPR Beri Sinyal Lahirnya Badan Baru di RI
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Perbaiki Status Guru PPPK Paruh Waktu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Perbaiki Status Guru PPPK Paruh Waktu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima pandangan Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
Bagikan