Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Oktober 2020
Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Aksi kecam majalah Charlie Hebdo Prancis di depan Kedutaan Prancis di Teheran. Majid Asgaripour/WANA (West /Asia News Agency) via REUTERS/NZ/djo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Emannuel Macron soal agama Islam memicu kontroversi di kalangan umat beragama. Bahkan, beberapa negara muslim menyerukan boikot terhadap produk-produk Perancis.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal mengusulkan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali berbagai bentuk kerja sama dengan Prancis, termasuk rencana pembelian jet tempur Rafale.

"Sampai Presiden Prancis Emannuel Macron menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam terkait pernyataannya dan menghentikan penghinaan simbol Islam seperti pembuatan karikatur Nabi Muhammad," jelas Muhammad dalam keteranganya, Selasa (27/10).

Baca Juga:

Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis

Ia menambahkan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan menjaga toleransi beragama serta perdamaian dunia, Iqbal eminta Kemenlu RI untuk mengajukan protes keras terhadap pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron.

"Apalagi Indonesia juga merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mestinya juga mengimbau negara-negara agar menjaga perdamaian dunia," jelas Iqbal.

DPR juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron yang mengatakan bahwa “Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia”.

Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan aksi anti Islamophobia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melawan stigma terhadap Islam setelah banyak terjadi aksi teror di berbagai belaha dunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan aksi anti Islamophobia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melawan stigma terhadap Islam setelah banyak terjadi aksi teror di berbagai belaha dunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Macron kembali mengeluarkan pernyataan yang berbau islamfobia terkait seorang Guru dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Dia mengatakan bahwa sang guru “dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita”.

"Artinya Macron mendukung atas penerbitan kartun Nabi Muhammad. Padahal dalam Islam, tokoh Nabi tidak boleh digambarkan seperti manusia, karena hal itu adalah bentuk penghinaan," jelas Iqbal.

Iqbal mengakui, ia memang tidak setuju dengan cara main hakim sendiri kepada guru tersebut, tetapi Pemerintah Perancis seharusnya juga memberikan hukuman kepada siapapun penghina Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

Pencoret 'Anti Islam' Musala di Tangerang Akui Belajar Agama dari Youtube

Sehingga ke depannya tidak ada lagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan simbol-simbol Islam atau agama lainnya agar toleransi beragama dapat tercipta dengan baik dan saling menghargai antar-umat beragama.

"Pernyataan Macron sangat berbahaya karena turut menyebarkan kebencian di antara masyarakat dunia," jelas dia.

Prancis, lanjut Iqbal, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Macron harusnya memberikan pernyataan yang menyejukkan untuk menciptakan perdamaian antar-negara.

"Bukan malah membuat perpecahan dan bahkan konflik antar-negara seperti yang terjadi akhir-akhir ini," tutup Iqbal. (Knu)

Baca Juga:

Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam

#Prancis #DPR #Islamophobia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Unjuk Rasa Pelajar Prancis Tuntut Sekolah Layak, Pemerintah Berjanji Bertindak
Gerakan protes yang telah memasuki minggu ketiga ini akhirnya mendapat respons.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Unjuk Rasa Pelajar Prancis Tuntut Sekolah Layak, Pemerintah Berjanji Bertindak
Dunia
Unjuk Rasa Pelajar Prancis, Korban Berjatuhan dengan Cacat Permanen Jadi Bukti Tindakan Brutal Kepolisian
Beberapa remaja lainnya juga mengalami cedera yang mengubah hidup mereka.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
 Unjuk Rasa Pelajar Prancis, Korban Berjatuhan dengan Cacat Permanen Jadi Bukti Tindakan Brutal Kepolisian
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Dunia
Pencurian Museum Renoir, 5 Orang Ditangkap dan Diduga Bagian Jaringan Kejahatan Terorganisasi
Dua terduga pelaku pembobolan dikatakan berada di antara mereka yang ditangkap.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Pencurian Museum Renoir, 5 Orang Ditangkap dan Diduga Bagian Jaringan Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Indonesia
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
sejak September 2025, Komisi III DPR telah menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut dengan melibatkan partisipasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
Dunia
Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Para siswa mengatakan jam sekolah terlalu panjang, fasilitas tidak memadai, termasuk ruang kelas yang terlalu panas, dan terlalu banyak ketidakhadiran pengajar.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
 Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Rapat Paripurna Ke-8 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Bagikan