Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Oktober 2020
Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Aksi kecam majalah Charlie Hebdo Prancis di depan Kedutaan Prancis di Teheran. Majid Asgaripour/WANA (West /Asia News Agency) via REUTERS/NZ/djo

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Emannuel Macron soal agama Islam memicu kontroversi di kalangan umat beragama. Bahkan, beberapa negara muslim menyerukan boikot terhadap produk-produk Perancis.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal mengusulkan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali berbagai bentuk kerja sama dengan Prancis, termasuk rencana pembelian jet tempur Rafale.

"Sampai Presiden Prancis Emannuel Macron menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam terkait pernyataannya dan menghentikan penghinaan simbol Islam seperti pembuatan karikatur Nabi Muhammad," jelas Muhammad dalam keteranganya, Selasa (27/10).

Baca Juga:

Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis

Ia menambahkan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan menjaga toleransi beragama serta perdamaian dunia, Iqbal eminta Kemenlu RI untuk mengajukan protes keras terhadap pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron.

"Apalagi Indonesia juga merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mestinya juga mengimbau negara-negara agar menjaga perdamaian dunia," jelas Iqbal.

DPR juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron yang mengatakan bahwa “Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia”.

Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan aksi anti Islamophobia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melawan stigma terhadap Islam setelah banyak terjadi aksi teror di berbagai belaha dunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) melakukan aksi anti Islamophobia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melawan stigma terhadap Islam setelah banyak terjadi aksi teror di berbagai belaha dunia. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Macron kembali mengeluarkan pernyataan yang berbau islamfobia terkait seorang Guru dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Dia mengatakan bahwa sang guru “dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita”.

"Artinya Macron mendukung atas penerbitan kartun Nabi Muhammad. Padahal dalam Islam, tokoh Nabi tidak boleh digambarkan seperti manusia, karena hal itu adalah bentuk penghinaan," jelas Iqbal.

Iqbal mengakui, ia memang tidak setuju dengan cara main hakim sendiri kepada guru tersebut, tetapi Pemerintah Perancis seharusnya juga memberikan hukuman kepada siapapun penghina Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

Pencoret 'Anti Islam' Musala di Tangerang Akui Belajar Agama dari Youtube

Sehingga ke depannya tidak ada lagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan simbol-simbol Islam atau agama lainnya agar toleransi beragama dapat tercipta dengan baik dan saling menghargai antar-umat beragama.

"Pernyataan Macron sangat berbahaya karena turut menyebarkan kebencian di antara masyarakat dunia," jelas dia.

Prancis, lanjut Iqbal, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Macron harusnya memberikan pernyataan yang menyejukkan untuk menciptakan perdamaian antar-negara.

"Bukan malah membuat perpecahan dan bahkan konflik antar-negara seperti yang terjadi akhir-akhir ini," tutup Iqbal. (Knu)

Baca Juga:

Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam

#Prancis #DPR #Islamophobia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Dunia
Prancis Dilanda Protes saat Perdana Menteri Baru Menjabat, Tuntut Pendapat Rakyat Didengar
Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan 473 orang telah ditahan, dengan 80.000 polisi dikerahkan di seluruh negeri, termasuk 6.000 di Paris.
Dwi Astarini - Kamis, 11 September 2025
 Prancis Dilanda Protes saat Perdana Menteri Baru Menjabat, Tuntut Pendapat Rakyat Didengar
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Bagikan