PKS-NasDem Belum Bahas Sosok Cawapres Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 03 Februari 2023
PKS-NasDem Belum Bahas Sosok Cawapres Anies

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Sohibul Iman (dua kiri) ketika memberi keterangan kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan dalam pertemuan itu kedua partai belum membahas terkait sosok bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Baca Juga

Presiden PKS akan Bertemu Surya Paloh di NasDem Tower Besok

"Terus terang, tadi tidak membicarakan tentang hal itu, sama sekali tidak membicarakan tentang hal itu," ujar Sohibul.

Seperti diketahui, PKS bersama dengan NasDem dan Demokrat menyatakan dukungannya kepada Anies Basweedan untuk maju sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024. Namun, hingga kini, sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan belum ditentukan.

"Jadi, saya tidak bisa menyampaikan apa pun tentang itu," tuturnya.

Baca Juga

PKS Bogor Langsung Gaspol Siapkan Pemenangan Anies Baswedan

Dia menjelaskan topik pembahasan dalam pertemuan antara PKS dan Partai NasDem adalah bagaimana koalisi pendukung Anies, dalam hal ini PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat, bisa berkontribusi lebih besar bagi perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.

"Mari kita memberikan satu keteladanan yang baik, ya. Berpijak kepada aturan-aturan konstitusi dan undang-undang yang kita miliki, sehingga demokrasi kita ke depan menjadi demokrasi yang makin berkualitas," jelasnya.

Selain itu, Sohibul juga menyampaikan bahwa dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, kedua belah pihak sebagai satu koalisi sama-sama memiliki harapan agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

"Saya kira pembicaraan kita tadi seperti itu ya, kurang lebih dalam dua jam ini. Suasananya sangat bersahabat sekali," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Didukung PKS Maju Capres di Pilpres 2024, Anies: Saya Merasa Terhormat

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pemilu 2024 #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan