Didukung PKS Maju Capres di Pilpres 2024, Anies: Saya Merasa Terhormat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 Februari 2023
Didukung PKS Maju Capres di Pilpres 2024, Anies: Saya Merasa Terhormat

Bacapres Anies Baswedan. Foto: MP/Ismail

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menanggapi dukungan PKS tersebut, Anies mengaku merasa terhormat. Ia menyebut dukungan partai dakwah itu pada dirinya meneruskan tradisi sejak lama saat maju Pilgub DKI Jakarta.

Baca Juga

Temui Komunitas Dalang di Sukoharjo, Anies Ngaku Hanya Silaturahmi dan Tukar Pikiran

"Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan PKS. Ini sebuah kepercayaan besar bagi saya," kata Anies, Rabu (1/2).

Dia mengatakan pihaknya sudah lama bekerjasama dengan PKS. Terutama saat Pilgub DKI.

"Kita sudah lama bekerja sama ketika PKS mendukung saya di Pilgub DKI Jakarta dan sekarang Pilpres 2024," ujar Anies

Baca Juga

Partai di Luar Koalisi Perubahan Bergeming dengan Pencalonan Anies

Dia menyebut dukungan PKS tersebut melanjutkan tradisi sebelumnya lama terbangun. Dalam hal ini pihaknya bersama Koalisi Perubahan mendorong adanya keadilan sosial.

"Kita semua mendorong adanya perbaikan hadirkan keadilan sosial, kita kerjakan bersama. Bersyukur Nasdem, Demokrat, dan PKS bergabung. Solidaritas ketiganya makin kuat," kata dia.

Ditanya mengenai isi pembicaraan pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Anies enggan berkomentar.

"Saya habis dari NTB jadi tidak tahu," kata Anies singkat. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

PKS Bogor Langsung Gaspol Siapkan Pemenangan Anies Baswedan

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan